Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun Terima Kunjungan Pansus Jakarta Pasca IKN

Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca Ibu Kota Negara (IKN) berkunjung ke DPRD Kaltim. Mereka diterima wakil ketua Muhammad Samsun.

Agenda tersebut membahas pembangunan IKN Nusantara.

Samsun memaparkan, Kaltim harus menerima mandat dari pemerintah pusat, usai wilayah Kaltim ditetapkan sebagai IKN.

“Kita tidak pernah mengajukan untuk menjadi IKN, ini murni pilihan yang ditentukan Pemerintah Pusat,” tegasnya.

Perpindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim pastinya memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karenanya, pertemuan ini merupakan sharing berbagai informasi dengan DKI Jakarta.

“Kita banyak belajar bagaimana menjadi IKN dari teman-teman di DKI. Kita juga tanyakan kira-kira potensi apa yang bisa dilakukan dan sebagainya,” ujarnya.

Tidak hanya Provinsi Kaltim yang belajar, namun DKI Jakarta pun turut belajar dari Kaltim untuk menyesuaikan ketika nantinya tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota. “Entah nanti seperti Kaltim atau daerah otonomi. Pasalnya, kekhususan Jakarta kan karena menjadi ibu kota. Ketika kekhususan itu ditarik bagaimana,” tegasnya.

Samsun menegaskan, pihak DKI masih menunggu peraturan yang akan menjadi kewenangannya. “Bentuk daerahnya seperti apa, bentuk pemerintahannya seperti apa, sistem demokrasi bagaimana. Kan nanti ada surat keputusan presiden terpisah dari peraturan tersebut itu,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Pasca IKN Jamaluddin Lamanda membenarkan kehadirannya ke Kaltim berkenaan dengan rencana pemindahan IKN ke Kaltim. Pastinya, DKI Jakarta akan mengalami beberapa perubahan, khususnya terkait pelepasan status DKI.

“Hari ini kita mau sharing dengan teman-teman di sini sebagai sohibul wilayah yang nanti akan berpindah kemari tempat ibu kotanya,” katanya.

Menyikapi fakta dan fenomena lahirnya UU IKN, pihaknya pun diamanahkan Pemerintah Pusat untuk melakukan persiapan yang kaitannya dengan kekhususan DKI. “Memang kita dilibatkan untuk melakukan perubahan atas UU kekhususan DKI. Nah seperti apa bentuknya, kita masih menghimpun masukan serta informasi dari berbagai pihak dan ahli, nanti akan dirumuskan di dalam UU itu,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan dukungan sepenuhnya atas perpindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim. “Sebab, dampak positifnya banyak ketika IKN itu berpindah. Kalau di Jakarta, khususnya kan bisa berdampak pada penurunan kemacetan. Kalau di sini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” harapnya. (Kontributor Mediaetam.com)