Balikpapan – Dalam upaya mendorong Gerakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kalimantan Timur, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan rapat kerja dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Rapat ini diadakan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kerjasama dan pemahaman bersama dalam implementasi kebijakan gender.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub, menegaskan peran penting OPD dalam proses ini.
“Karena OPD lah yang paling paham dan pengguna dari perda ini. Sebab, OPD nanti yang akan merencanakan semua program-program yang terkait dengan pengarusutamaan gender itu,” ungkap Rusman dalam salah satu sesi diskusi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rusman juga menyoroti pentingnya keterlibatan OPD dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengarusutamaan Gender. Tujuannya, menurut Rusman, adalah untuk memastikan bahwa masukan yang diperlukan dapat dihimpun secara efektif untuk dimasukkan dalam draf peraturan.
“Supaya dalam perspektif keterlibatan pembanguanan di daerah, tidak ada lagi pemilahan antara jenis kelamin. Jadi perempuan dan laki-laki itu secara prinsip sama, tidak ada lagi diskriminatif.” Kata Rusman Yaqub
Rusman juga mengkritik praktik-praktik pembangunan yang selama ini kerap berpihak dan dominan terhadap satu jenis kelamin. Dengan menggunakan data yang seksama dan terpisah antara laki-laki dan perempuan, diharapkan program-program pembangunan akan lebih berimbang.
“Misalnya, jenis kelamin laki-laki berapa, perempuan berapa. Sehingga tidak seperti selama ini. Karena tidak berdasarkan data pilah penduduk, akhirnya sasaran pembangunan terlalu dominan sama yang laki-laki saja perempuan tidak,” papar Rusman.
Upaya ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kesetaraan gender terintegrasi dalam setiap aspek pembangunan di Kalimantan Timur. Dengan adanya kerja sama yang lebih erat antara Komisi IV DPRD Kaltim dan OPD, diharapkan bahwa gerakan ini akan menciptakan dasar yang kuat untuk pemberdayaan perempuan dan keadilan gender dalam pembangunan di wilayah ini. (Amin/advertorial/DPRD Kaltim)