SAMARINDA – Kutai Barat (Kubar) kerap dilanda bencana banjir, Komisi III DRPD Kalimantan Timur (Kaltim) ingin pihak eksekutif gesit menanggulangi serta lebih giat turun ke lapangan.
Kepada awak media, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang menuturkan, pemerintah provinsi sebaiknya merumuskan solusi bagi wilayah yang dikeliliingi perkebunan sawit serta pertambangan batu bara itu.
“Kita harapkan harus dicari solusi dan dibuka kalau ada jalur air, sungai atau apa, agar enggak ngalirnya ke jalan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (21/9/2022).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bencana banjir di Kubar, sebut Veridiana sapaanya, dapat terjadi lantaran adanya penyumbatan pada aliran-aliran air atau sungai yang tersumbat.
“Kemungkinan ada jalur air atau apa yang tersumbat, karena sebelum-sebelum itu kan tidak ada yang tersumbat,” tuturnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Veridiana menyatakan Dewan Karang Paci juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kubar.
“Dan sekarang fungsi pengawasan ada di provinsi, setelah dikembalikan undang-undang yang baru kan kita ada fungsi pengawasan. Walaupun perizinan bukan kita,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga meminta agar Gubernur Kaltim, Isran Noor turut memerintahkan dinas terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pertambangan untuk turun ke lapangan dan mengecek banjir di Kubar.
“Jadi, saya minta supaya Gubernur Kaltim memerintahkan kepada dinas terkait, yakni DLH dan Dinas Pertambangan, segera turun ke lapangan,” ucapnya.
Terlebih ia meminta pemprov agar lebih tegas. Pihak perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutai Barat tidak hanya di kasih peringatan saja.
“Tapi juga harus turun ke lapangan untuk melakukan penanganan banjir. Kedua, masyarakat sekitar yang terendam banjir harus dibantu, karena jelas mereka tidak akan beraktivitas,” pungkasnya. (Rio/Adv/DPRD Kaltim)