Sigit Wibowo Ungkap TAPD Minta Pengesahan KUA PPAS APBD 2022 Diundur

- Jurnalis

Jumat, 12 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Sigit Wibowo. [Mediaetam.com]

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Sigit Wibowo. [Mediaetam.com]

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengungkapkan, hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kaltim, KUA-PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2022 akan disepakati pada tanggal 18 Agustus 2022. Rencana tersebut kemungkinan berubah, sebab, kata dia, TAPD Provinsi Kaltim meminta waktu pengesahan diundur.

“Perubahan untuk 2022 ini di KUPA-PPAS kan belum diserahkan, nanti mereka serahkan di tanggal 12. Dari situ kita mulai pembahasan perubahan, sampai nanti ditetapkan antara tanggal 18 Agustus dan itu sudah kita sepakati di Banmus. Tapi pemerintah meminta waktu tanggal 19 Agustus, ya tidak apa-apa, yang penting tidak lebih dari tanggal 20 Agustus. Itu ada aturannya,” kata Sigit kepada wartawan, beberapa hari lalu.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Sigit Wibowo. [Mediaetam.com]
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim saat ini tidak hanya intens membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023, tetapi juga bersiap membahas Kebijakan Umum Pengguna Anggaran (KUPA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD tahun anggaran 2022 menjadi KUPA-PPA Tahun anggaran 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk mensinkronkan program anggaran yang akan dimasukkan dalam KUPA-PPAS perubahan APBD tahun 2022, Sigit mengatakan, dirinya meminta program-program di tingkat OPD dimatangkan untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran.

Menurut dia, sinkronisasi program kegiatan OPD sangat perlu dilakukan, agar nantinya tidak ada program-program yang tidak diketahui oleh DPRD Kaltim.

“Saya juga sampaikan, program-program di tingkat SKPD, karena memang pembahasan ini berada di Komisi. Kemudian di rapat Banggar dan TAPD, kita ini bersama dengan teman Komisi nanti memberikan informasi terkait program yang diusulkan. Jangan sampai nanti diminta Pimpinan dan Banggar tidak mengetahui secara detail program provinsi. Nanti ada program, tapi kita tidak tahu, kan lucu,” ucap anggota Fraksi PAN Kaltim tersebut. (Lana/ADV/DPRD Kaltim)

Berita Terkait

Puji Setyowati Dorong Finalisasi Perda Gender
Puji Setyowati Dorong Guru di Kaltim Tingkatkan Kemampuan Teknologi untuk Pendidikan Masa Depan
Sutomo Jabir Desak Penyelesaian Jembatan Sei Nibung di Kutai Timur Sebelum 2024
Harun Al Rasyid Puji Pendekatan Humanis Satpol PP Bontang dalam Penegakan Perda
Pansus Ranperda Fasilitasi Pesantren Kaltim Kaji Ruang Lingkup Kewenangan
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Pengarusutamaan Gender Melalui Sinergi OPD
Baharuddin Demmu Melakukan Reses Masa Sidang III Tahun 2023 di Desa Bakungan
Anggota DPRD Kaltim Optimis RDTR Akan Lindungi Hutan Ibu Kota Nusantara dari Degradasi
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 25 Februari 2025

Alasan Bupati Kukar Enggan Ekspor Mentah Pasir Silika

Selasa, 25 Februari 2025

Tahun Ini Kukar Siap Sambut Operasional Empat RSUD Baru

Selasa, 25 Februari 2025

Pemkab Kukar Kolaborasi BPJS Kesehatan, Warga Kian Mudah Berobat

Selasa, 25 Februari 2025

Kolaborasi dengan PKN STAN, Pemkab Kukar Siapkan SDM Unggul

Selasa, 25 Februari 2025

Pemkab Kukar Gelar Pra Forum Perangkat Daerah untuk Kawal Aspirasi Warga

Senin, 24 Februari 2025

Pemkab Kukar Tingkatkan Kapasitas Air Bersih untuk Warga Muara Jawa dan Samboja

Senin, 24 Februari 2025

Pemkab Kukar Sesuaikan Anggaran, Efisiensi Rp400 Miliar Untuk Perjalanan Dinas

Senin, 24 Februari 2025

Industri Bahan Peledak Catatkan Investasi Rp200 Miliar, Sekda Kukar Berikan Apresiasi

Berita Terbaru