Seno Aji Soroti Skema Evaluasi APBD Kaltim 2023 untuk Cegah Silpa

Kalimantan Timur – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji, menggarisbawahi pentingnya menyusun skema evaluasi menyeluruh, terutama terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Seno Aji menyoroti fokus utama dari skema evaluasi ini yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tidak dimanfaatkan.

Menurutnya, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim akan bertanggung jawab atas tugas evaluasi ini. Ia menjelaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya Silpa pada APBD tahun 2024. Oleh karena itu, ia mendorong agar proses lelang dijalankan secara efektif, khususnya pada proyek-proyek berskala besar.

Dalam upaya menangani potensi Silpa, Seno Aji mengungkapkan bahwa langkah-langkah pengadaan barang dan jasa yang lebih awal akan diimplementasikan, terutama untuk proyek-proyek besar. Meskipun demikian, ia juga menyadari bahwa kemungkinan terjadinya Silpa yang signifikan masih ada pada tahun ini.

“Langkah pengadaan yang lebih awal perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa pada pelaksanaan APBD 2024, perencanaan dapat lebih terstruktur,” ujar Seno Aji.

Selain itu, Seno Aji meyakini bahwa langkah-langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024. Pihaknya telah mengalokasikan sekitar Rp 675 miliar untuk mengatasi Silpa, dan ia yakin situasinya akan menjadi lebih optimal pada tahun depan.

Dengan komitmen untuk memaksimalkan penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya Silpa, Seno Aji dan Pemerintah Provinsi Kaltim berharap bahwa skema evaluasi ini akan membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kalimantan Timur. (Amin/Advertorial/DPRD Kaltim)