Samsun Kritik Pemerintah, Ingatkan Lindungi Hak Petani

SAMARINDA – Perhatian pemerintah kepada para petani di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai DPRD Kaltim masih jauh dari harapan.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun menyebut bahwa penilaian ini dilihat dari bagaimana pemerintah memberikan dukungan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan agraria dan lahan.

Di Kaltim banyak sekali lahan-lahan pertanian yang justru malah beralih fungsi menjadi lahan tambang. Oleh karenanya, Samsun bertanya-tanya, dimana keberpihakan pemerintah terhadap petani di Benua Etam.

“Saya tidak melihat keseriusan pemerintah mendukung petani kita. Lihat saja masalah agraria dan lahan. Banyak sekali lahan tani dialihfungsikan menjadi lahan tambang. Lalu di mana keberpihakan pemerintah terhadap petani kita,” ucapnya, Jumat (30/9/2022).

Selain itu, Samsun juga melihat dari besar anggaran pemerintah yang sangat minim untuk pengembangan pertanian.

“Kalau kita lihat dari dukungan APBD yang diberikan pemerintah untuk pengembangan pertanian, ini sangat minim sekali,” jelasnya

Bayangkan saja, dari Rp 15 triliun anggaran yang didapatkan pemerintah. Namun, yang disalurkan untuk Dinas Pertanian atau OPD terkait itu hanya Rp 65 miliar tidak sampai Rp 1 triliun.

“Jauh sekali, padahal saya lihat banyak program yang harus dilakukan untuk mengembangkan pertanian di Kaltim,” terangnya.

Menurutnya, ini menunjukkan tidak seriusnya pemerintah dalam memberikan dukungan pada para petani Kaltim. Sementara, lahan di Benua Etam ini luas sekali dan berpotensi besar terhadap pengembangan pertanian.

Apalagi dengan adanya Ibu Kota Negara di sini, yang menyebabkan kebutuhan pangan di Kaltim diperkirakan semakin meningkat setiap tahunnya. Kalau hal itu tidak ditopang dengan produksi pangan dalam daerah maka Kaltim akan bergantung terus sama daerah lain.

“Swasembada kita sekarang hampir tidak ada. Bahkan, daging, beras maupun pangan lainnya masih harus didatangkan dari daerah lain. Ini mestinya menjadi peringatan untuk pemerintah agar mengembangkan produksi pertanian kita. Dengan adanya IKN, Kaltim harus lebih mandiri,” paparnya.

“Belum ada IKN saja, pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan 3,7 juta penduduk Kaltim. Apalagi nanti akan ada 200 ribu hingga 1 juta penduduk baru yang masuk ke Kaltim. Siapa lagi yang akan memenuhi itu,” sambungnya.

Maka dari itu, pemerintah harus bisa mencari solusi dan mengambil potensi besar yang dapat mengembangkan produksi pangan Kaltim.

“Petani kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan pemerintah. Pemerintah harus menunjukkan dukungan seriusnya dengan memberikan anggaran yang dialokasikan buat pengembangan pertanian Kaltim,” pungkasnya. (Rio/ADV/DPRD Kaltim)