Kalimantan Timur – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Puji Setyowati, dengan tegas mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk memberikan perhatian serius terhadap kondisi sekolah inklusi di wilayah Kalimantan Timur. Menurutnya, langkah ini menjadi sangat penting guna mendukung kelangsungan pendidikan inklusi di daerah tersebut.
“Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim perlu memberikan perhatian lebih kepada sekolah inklusi ini, karena hingga saat ini mereka masih mengalami banyak keterbatasan,” ungkap Puji Setyowati, yang merupakan seorang politisi Partai Demokrat.
Lebih jauh, Puji Setyowati juga menekankan pentingnya penyebaran sekolah inklusi di seluruh wilayah Kaltim secara merata. Menurutnya, hal ini harus menjadi fokus dalam upaya meningkatkan aksesibilitas pendidikan inklusi bagi masyarakat di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita telah membahas bagaimana sekolah-sekolah inklusi ini dapat tersebar tidak hanya di lokasi tertentu, tetapi juga di seluruh daerah yang ada di Kaltim,” tegasnya.
Puji Setyowati mengungkapkan bahwa ia telah berkomunikasi dan menyampaikan inisiatif ini kepada berbagai dinas terkait. Ia juga menyoroti ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang diperkirakan lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Selain itu, kami juga perlu memeriksa elemen-elemen yang telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk pengembangan sekolah inklusi, peningkatan kualifikasi tenaga pendidik di Sekolah Luar Biasa (SLB), serta penyediaan sarana dan prasarana di setiap sekolah inklusi. Jika hal-hal ini telah tercakup dalam RKPD, kami sebagai DPRD pasti akan memberikan dukungan penuh,” tambahnya.
Dengan dorongan keras dari Puji Setyowati, diharapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi sekolah inklusi dan memastikan bahwa pendidikan inklusi dapat diakses dengan mudah oleh semua warga Kaltim. Langkah ini dianggap sebagai upaya positif dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak dengan beragam kebutuhan khusus di provinsi tersebut.