Kalimantan Timur – Masalah pembangunan sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di Kalimantan Timur menjadi perhatian serius bagi pemerintah provinsi setempat. Salah satu tantangan terbesarnya adalah kendala infrastruktur yang terbatas.
Rusman Ya’qub, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, menegaskan bahwa pembangunan sekolah di wilayah tersebut memerlukan pendekatan yang berbeda dengan area perkotaan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak di daerah 3T mendapatkan pendidikan berkualitas meski mungkin tidak selalu sesuai dengan standar konvensional.
“Kalau memenuhi standar normal, kita harus melihat jumlah siswa. Apakah tercukupi atau tidak untuk dibangun sekolah di situ. Ya tidak akan maju-maju jika begitu, kan?” ungkap Rusman Ya’qub.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan berbagai tantangan yang ada, Rusman, yang juga merupakan politisi dari PPP, menilai perlunya kebijakan yang lebih menyeluruh guna mengatasi masalah infrastruktur pendidikan di daerah 3T. Dia berpendapat bahwa kepentingan nasional harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pendidikan di wilayah ini.
“Makanya, kadang bisa saja nanti ada sekolah di daerah 3T , dengan siswanya di yang lebih kecil, tapi bagaimanapun kita harus menempatkan bahwa kepentingan bagi generasi bangsa itu lebih besar,” sambung Rusman Ya’qub.
Tak hanya itu, Rusman juga menyoroti potensi risiko jika pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah 3T tidak dihadapi dengan serius. Menurutnya, hal tersebut dapat menyebabkan anak-anak di daerah 3T memilih untuk bersekolah di negara tetangga.
“Jangan sampai begitu, makanya pemerintah harus lebih memperhatikan hal ini. Dan, menjadikan pembangunan sekolah di daerah 3T sebagai kepentingan nasionalisme kita,” tutup Rusman Ya’qub.
(Amin/Advertorial/DPRD Kaltim)