Kalimantan Timur – Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, telah mengungkapkan kebutuhan akan transparansi dari pemerintah pusat terkait dengan seluruh investasi yang direncanakan untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pernyataan ini disampaikan sebagai upaya untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait dengan rencana investasi tersebut.
Nidya Listiyono menganggap transparansi sebagai salah satu bentuk keterbukaan yang penting dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan. Dia menekankan bahwa dalam era saat ini, transparansi keuangan merupakan hal yang sangat diperlukan dan harus akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Hari ini semua keuangan harus transparan dan akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Nidya Listiyono beberapa waktu lalu. Dia menyatakan bahwa tanpa transparansi, kemungkinan besar akan muncul penyimpangan dalam proses penegakan hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi II DPRD Kaltim juga mengharapkan adanya sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Otorita IKN dalam menjalankan prinsip transparansi ini secara maksimal. Menurutnya, transparansi ini penting agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang baik terkait dengan proses pengelolaan administrasi pemerintah.
Nidya Listiyono menjelaskan, salah satu aspek penting dari transparansi ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan begitu, warga akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme perizinan yang ada.
“Seperti misalnya izin usaha yang dikeluarkan pemerintah, sehingga warga mengetahui mekanisme perizinan tersebut,” pungkasnya.
Dengan demikian, Nidya Listiyono menyoroti pentingnya transparansi dalam memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat terkait dengan rencana investasi dan administrasi pemerintah yang terkait dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (Amin/Advertorial/ DPRD Kaltim)