Makmur HAPK Menang Gugatan, Ini Tanggapan Wakil Ketua DPRD Kaltim

Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menjelaskan, Pergantian Ketua DPRD Kaltim yang terjadwal pada 12 September 2022 mendatang akan tetap digelar. Hal itu ia ungkapkan kepada wartawan, saat ditemui, Rabu (7/9/2022).

Di mana pada putusan PN Samarinda terdapat poin yang menyatakan Makmur HAPK tetap menduduki kursi Ketua DPRD Kaltim hingga 2024 mendatang.

Meski sudah memenangkan gugatan perdata, DPRD Kaltim juga bertekad untuk menggelar agenda pelantikan Hasanuddin Masud sebagai Ketua DPRD Kaltim, pada Senin (12/9/2022) pekan depan.

Agenda pelantikan sendiri berdasar pada SK Mendagri yang terbit pada 16 Agustus lalu.

“Kita belum terima putusan PN Samarinda. Saya tahu masih simpang-siur, jadi kami masih menunggu salinan putusan itu,” kata Samsun.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya juga tetap menghargai keputusan dari PN Samarinda.

Namun begitu, DPRD Kaltim akan tetap patuh guna melaksanakan tugas yang tertuang dalam SK Mendagri.

“Pada prinsipnya kami menghargai keputusan pengadilan dan upaya hukum semua pihak,” tuturnya.

“Kami melaksanakan hukum tata negara. Di mana kami harus melaksanakan tugas dalam SK Mendagri. Tetap kami melaksanakan itu,” imbuhnya.

Pelantikan pada tanggal 12 September nanti, lanjut dia, bisa dibatalkan jika ada perubahan atau evaluasi SK Mendagri yang telah terbit.

“Kalau ada upaya hukum silakan, sampai ada perubahan keputusan Mendagri. Ketika sudah ada perintah Mendagri memerintahkan yang berbeda maka kami akan ikuti,” ujar Samsun.

Saat menyinggung jika pihaknya tidak menjalankan hasil keputusan PN Samarinda, Samsun kembali mempertegas bahwa hanya patuh pada perintah Mendagri.

“Saya menjalankan keputusan Mendagri. Kami tunduk dan patuh. Acuannya tetap SK Mendagri,” ucapnya tegas.

Ditanya soal Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim yang akan melantik jika tidak hadir dalam agenda pelantikan, Samsun menerangkan pihaknya juga terus akan melakukan koordinasi.

Dari informasi yang dihimpun, pelantikan bakal digelar di salah satu hotel di Samarinda, biaya pelantikan sendiri dibebankan ke anggaran kesekretariatan DPRD Kaltim.

“Kami masih koordinasi terus, termasuk untuk Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim yang akan melantik,” tutur Samsun. (Lana/ADV/DPRD Kaltim)