Kunjungan ke Desa Jantur, Baharuddin Demmu Diskusi Bersama Warga

Kukar – Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Baharuddin Demmu berkunjung ke Desa Jantur Selatan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (12/1/2023).

Baharuddin Demmu menjelaskan, kunjungan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi sekaligus mendiskusikan terkait beberapa persoalan yang dialami warga setempat.

Sebelumya, kata Demmu, sejumlah warga setempat pernah mendatangi Kantor DPRD Kaltim dengan tujuan menanyakan terkait cara mendapatkan bantuan.

“Sebelumnya teman-teman di sini pernah datang ke kantor DPRD Kaltim. Jadi hari ini saya tunaikan janji saya untuk menemui mereka, sekaligus menjelaskan terkait keluhan mereka,” jelas Baharuddin Demmu.

Politikus PAN ini menyebutkan, dalam kunjungan tersebut telah dijelaskan terkait mekanisme penyaluran bantuan dan memastikan semua keluhan warga setempat dapat diakomodir.

“Karena mereka (warga,red) menanyakan bagaimana cara untuk mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Kunjungan tersebut pun mendapat apresiasi dari warga setempat, sebab beberapa persoalan yang mereka alami telah mendapatkan penjelasan.

“Alhamdulillah kami sudah mendapatkan penjelasan dari Bapak Baharuddin Demmu, jadi bisa mengerti semua. Mudahan apa yang kami harapkan juga dapat terealisasi,” ucap Harpianur salah satu warga setempat yang bekerja sebagai nelayan.

Dalam pertemuan tersebut, jelas dia, penyaluran bantuan ternyata masih terhalang dengan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49.

Padahal, warga setempat sangat membutuhkan bantuan seperti mesin untuk perahu, alat tambak dan lainnya.

“Sebenarnya kami warga disini sangat membutuhkan bantuan, Cuma kendalanya ada Pergub itu. Alhamdulillah dari penjelasan tadi ada harapan bagi para nelayan,” ujarnya.

Sebagai informasi, DPRD Kaltim telah mengusulkan kepada Pemprov Kaltim agar Pergub Nomor 49 tahun 2020 tentang tata cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah dapat ditinjau kembali.

Sebab, menurut mereka Pergub tersebut sangat menghalangi pemberian bantuan kepada masyarakat. (Rahma/Adv/DPRD Kaltim)