Kalimantan Timur – Pemanggilan direksi RSUD AWS oleh Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur menjadi sorotan publik, terutama mengenai isu transparansi pengelolaan dana di provinsi tersebut. Nidya Listiyono, salah satu anggota DPRD, menekankan pentingnya pengelolaan dana daerah yang transparan dan dapat diakses oleh masyarakat.
“Dalam pertemuan tersebut dibahas kasus-kasus seperti penggelapan dana TPP di rumah sakit tersebut hingga hal-hal yang perlu diantisipasi bersama,” papar Nidya Listiyono, beberapa waktu lalu.
Selain itu, Nidya juga meminta data mengenai pendapatan rumah sakit dan laboratorium di Kaltim. Dia menekankan perlunya dukungan terhadap rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tak hanya infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi sorotan. Meski peralatan medis canggih sudah ada, Nidya berpendapat bahwa SDM yang berkualitas tetap esensial. Dia mendorong peningkatan kualifikasi tenaga medis serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Nidya juga menyampaikan bahwa rumah sakit di Kaltim adalah salah satu yang terlengkap di Indonesia. Oleh karena itu, harapannya adalah masyarakat Kaltim bisa mendapatkan layanan kesehatan terbaik tanpa harus merantau ke daerah lain.
Nidya juga menyoroti pentingnya sistem manajemen yang baik, mulai dari informasi hingga keuangan, serta penggunaan teknologi, seperti sistem cashless, untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana.
“Kami berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit dan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (Amin/ADV DPRD Kaltim)