Komisi I Fasilitasi Warga Lok Bahu Soal Ganti Rugi Lahan

- Jurnalis

Senin, 6 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. [Ist]

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu. [Ist]

Samarinda – Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah warga Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda, Senin (6/3/2023).

RDP yang dipimpin Ketua Komisi I Baharuddin Demmu itu membahas terkait persoalan ganti rugi lahan warga yang terdampak akibat pembangunan Jalan Nusyirwan Ismail di kawasan Ringroad 1 dan 2 Kota Samarinda.

Diketahui, jalan tersebut beberapa waktu terakhir ini kerap kali dilakukan penutupan oleh warga pemilik lahan. Aksi penutupan tersebut diduga karena pemerintah belum melakukan pembayaran atas lahan yang dibangun jalan yang berstatus jalan Provinsi Kaltim itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu mengatakan timbulnya persoalan tersebut dikarenakan tidak adanya keseriusan dari pemerintah dalam mengurusi persoalan rakyat.

Dari penjelasan warga, kata Demmu, jalan tersebut dibangun sejak tahun 2012 lalu. Namun hingga kini belum ada ganti rugi atau pembayaran sebagaimana hak pemilik lahan.

“Saya melihatnya banyak hal yang harus diklarifikasi oleh pihak Pemprov, terutama menyangkut hak masyarakat setempat,” kata Baharuddin Demmu.

Ironisnya, kata dia, dari penjelasan warga juga pihak Pemprov Kaltim pernah menyuruh warga pemilik lahan untuk membuka rekening bank. Namun rekening tersebut tidak dikirimkan uang oleh pihak Pemprov sebagai ganti rugi atas lahan tersebut.

“Ya kalau persoalan tidak ada anggaran kan tinggal dianggarkan saja sesuai kebutuhannya,” ujar Baharuddin Demmu.

Pemerintah, tegas dia, seharusnya menyikapi serius atas persoalan yang dialami warga. Sebab persoalan tersebut akan berdampak terhadap rakyat banyak terutama yang melintas di jalan tersebut.

“Kita usahakan dalam waktu dekat ini akan rapat lagi dan mengundang pihak Pemprov. Termasuk juga pihak Pemkot Samarinda dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) ,” tegasnya. (Rahma/Adv/DPRD Kaltim).

Berita Terkait

Puji Setyowati Dorong Finalisasi Perda Gender
Puji Setyowati Dorong Guru di Kaltim Tingkatkan Kemampuan Teknologi untuk Pendidikan Masa Depan
Sutomo Jabir Desak Penyelesaian Jembatan Sei Nibung di Kutai Timur Sebelum 2024
Harun Al Rasyid Puji Pendekatan Humanis Satpol PP Bontang dalam Penegakan Perda
Pansus Ranperda Fasilitasi Pesantren Kaltim Kaji Ruang Lingkup Kewenangan
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Pengarusutamaan Gender Melalui Sinergi OPD
Baharuddin Demmu Melakukan Reses Masa Sidang III Tahun 2023 di Desa Bakungan
Anggota DPRD Kaltim Optimis RDTR Akan Lindungi Hutan Ibu Kota Nusantara dari Degradasi

Berita Terkait

Selasa, 25 Februari 2025

Alasan Bupati Kukar Enggan Ekspor Mentah Pasir Silika

Selasa, 25 Februari 2025

Tahun Ini Kukar Siap Sambut Operasional Empat RSUD Baru

Selasa, 25 Februari 2025

Pemkab Kukar Kolaborasi BPJS Kesehatan, Warga Kian Mudah Berobat

Selasa, 25 Februari 2025

Kolaborasi dengan PKN STAN, Pemkab Kukar Siapkan SDM Unggul

Selasa, 25 Februari 2025

Pemkab Kukar Gelar Pra Forum Perangkat Daerah untuk Kawal Aspirasi Warga

Senin, 24 Februari 2025

Pemkab Kukar Tingkatkan Kapasitas Air Bersih untuk Warga Muara Jawa dan Samboja

Senin, 24 Februari 2025

Pemkab Kukar Sesuaikan Anggaran, Efisiensi Rp400 Miliar Untuk Perjalanan Dinas

Senin, 24 Februari 2025

Industri Bahan Peledak Catatkan Investasi Rp200 Miliar, Sekda Kukar Berikan Apresiasi

Berita Terbaru