Jahidin Tanggapi Konflik Lahan antara Masyarakat dan Perusahaan

Kalimantan Timur- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Jahidin, memberikan tanggapannya terkait maraknya laporan konflik lahan yang melibatkan antara masyarakat dan pihak perusahaan di provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Jahidin menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima banyak aduan terkait konflik lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan. Dia menegaskan bahwa meskipun begitu banyak laporan tersebut, Komisi I DPRD Kalimantan Timur akan terus memprosesnya untuk ditindaklanjuti.

“Laporan-laporan tersebut akan tetap kita tanggapi dan proses. Namun, diharapkan masyarakat juga bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, yang akan berpotensi membuat konflik berlarut-larut,” ungkap Jahidin.

Jahidin juga menyoroti bahwa tidak seluruhnya permasalahan konflik lahan adalah kesalahan masyarakat. Menurutnya, ada beberapa hak-hak masyarakat yang juga perlu dipenuhi oleh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.

“Ya, mungkin ada masyarakat yang menuntut hak mereka karena perusahaan belum memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat,” jelas Jahidin.

Selanjutnya, Jahidin memberikan saran kepada pihak perusahaan agar tetap menjalankan prosedur yang ada dalam penggunaan lahan. Dia mencatat bahwa beberapa perusahaan tidak menjalankan prosedur dengan benar, terkadang menggarap lahan masyarakat lebih awal tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat seperti hak tanam dan tumbuh.

“Penting bagi perusahaan-perusahaan untuk memahami dan mengikuti prosedur yang ada dalam penggunaan lahan. Sejauh ini, ada beberapa perusahaan yang tidak menjalankannya dengan baik, dan ini dapat menjadi sumber konflik,” pungkas Jahidin.

Pernyataan Jahidin menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan hak-hak masyarakat dalam penggunaan lahan, sambil tetap mematuhi regulasi yang berlaku. Konflik lahan yang berlarut-larut dapat memiliki dampak negatif terhadap pembangunan dan stabilitas di Kalimantan Timur.

(Amin/Advertorial/DPRD Kaltim)