Ini Tanggapan DPRD Kaltim Terkait Rencana Penggunaan Kompor Listrik

SAMARINDA – Rencana Pemerintah Pusat mengalihkan penggunaan gas elpiji 3kg menjadi kompor listrik menuai banyak komentar di kalangan masyarakat.

Meski digadang-gadang upaya ini dapat mengurangi subsidi elpiji 3 kg, namun nyatanya banyak yang menganggap tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati golongan mampu.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun merasa bahwa Pemerintah Pusat harus benar-benar memastikan bahkan menjamin ketersediaan listrik di Indonesia terlebih dulu sebelum akhirnya menetapkan pengalihan tersebut.

“Ketersediaan listrik kita harus terjamin dulu. Namun jika ketersediaan listrik kita ini sudah over power, saya pikir menjadi hal yang bagus bila itu dilakukan,” ucap politikus PDI Perjuangan ini saat dihubungi, Sabtu (24/9/2022).

Oleh sebab itu, jaringan atau arus listrik harus dipastikan sudah benar-benar settle di Indonesia khususnya Kaltim. Sehingga, tidak ada kendala ketika memasak.

“Listrik harus benar-benar settle di Kaltim. Kalau ternyata masih byar-pet lalu saat masak dan listrik padam tentu ini menjadi kendala pula,” jelasnya.

Selain itu lanjut pria Kelahiran Jember ini, pemerintah juga harus lebih cermat lagi jika ingin mengeluarkan sebuah kebijakan. Kira-kira, seberapa menguntungkannya peralihan kompor gas ke kompor listrik ini.

“Pemerintah perlu menghitung lebih besar mana antara biaya listrik atau gas. Kalau listrik tetap lebih tinggi, maka saya yakin tidak akan diminati masyarakat,” tegasnya.

Hal lain yang seharusnya dipikirkan serta diperhitungkan pemerintah yaitu bahan baku energi listrik tersebut.

“Tetapi yang perlu dicermati lagi adalah bahan baku listrik yang digunakan saat ini apa, apakah bahan bakunya itu hemat energi,” terangnya.

“Samsun bertanya-tanya, apakah bahan bakunya sudah menggunakan energi baru dan terbarukan atau masih menggunakan energi fosil. “Kalau menggunakan energi fosil seperti tenaga diesel dan sebagainya, tentu memiliki keterbatasan yang semakin lama itu high cost (pengeluaran tinggi),” sambungnya.

Beda hal jika bahan baku listrik di Indonesia menggunakan energi terbarukan (berasal dari proses alam yang berkelanjutan). Misalnya, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi dan panas bumi.

“Tetapi kalau energi listrik saat ini yang digunakan adalah energi terbarukan seperti tenaga matahari, angin atau yang lainnya. Maka akan menjadi lebih hemat, bagus saja itu. Jadi, pemerintah harus benar-benar memastikannya terlebih dulu,” pungkasnya. (Rio/ADV/DPRD Kaltim)