DPRD Kaltim Sebut Progres Pulau Balang Terganjal Sengketa Lahan

Mediaetam.com,Balikpapan – Masyarakat Kaltim khususnya Kota Balikpapan, nampaknya harus bersabar agar dapat melintasi jalur Pulau Balang. Dimana jalur ini merupakan jalur alternatif penghubung Balikpapan dengan IKN Nusantara. Pasalnya adanya lahan yang masih sengketa membuat progres pekerjaan untuk sementara waktu terhenti.

“Kegiatan ini baru satu setengah kilometer yang sudah berprogres, Artinya belum dibuka, kurang lebih 15 kilometer yang belum rampung,” ucap Veridiana Huraq Wang, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, kepada Mediaetam.com, Rabu (25/5/2022).

Veridiana menjelaskan, mangkraknya proyek tersebut, lantaran kurangnya anggaran alokasi dari APBD untuk menuntaskan persoalan yang sudah 2 tahun berjalan.

“Tapi kalo pekerjaan lahan juga akan cukup memakan waktu, anggaran itu sekitar 300 miliar. Rp 300 miliar kita tidak duit langsung segitu, kalo dianggarkan setiap APBD itu cuma 10 miliar, Nah 10 miliar ini berarti kita perlu 10 tahun baru lahan bisa di bebaskan dan dibangun,” ujarnya.

Meski ada angin segar, bahwasanya proyek pembangunan itu, direncanakan akan diambil alih oleh pemerintah pusat, namun hingg kini DPRD belum tau jelas skema pengerjaannya.

“Ternyata memang ini harus kita tegaskan kembali pemerintah pusat mau mengambil dengan adanya IKN,” terangnya.

“Jadi nanti kita akan datang ke Bappenas untuk meminta penjelasan apa saja bagian dari pembangun ini yang akan diambil oleh pemerintah pusat. Apakah mereka akan mengambil semuanya termasuk pembebasan lahan, pekerjaan fisiknya,” imbuhnya.

Veridiana menilai, hal itu lantaran Pemprov Kaltim tidak agresif dan terganjal perjanjian yang sudah disepakati di awal pembangunan jalan.

“Kalo bisa diambil semuanya, baik dari pembebasan lahan maupun pekerjaan fisiknya. Supaya target 2024 sudah bisa dilewati jalur balikpapan pulau balang IKN dalam waktu 30 menit atau 1 jam. Itu sudah terealisasi, DPRD juga mendorong Bappenas untuk membantu kita,” ungkapnya.

Dengan waktu yang masih ada, DPRD pun meminta Pemprov Kaltim dapat melanjutkan pembangunan, dimana terdapat anggaran di tahun ini untuk pembangunan jalur Pulau Balangan sebesar Rp 5 miliar.

“Jadi sekarang ada satu setengah kilometer tadi ada anggaran 5 miliar tahun ini, dengan kondisi balai jalan bahwa nanti dibulan september ada desainnya DED,” sebutnya.

“Kemudian perencanaan dari BPN itu akan turun maka sambil menunggu itu mereka akan, menggunakan anggara RP 5 miliar ini untuk operasional, dalam hal ini kita mendorong supaya Rp 5 miliar ini mendingan dibuat sertifikasi tanah-tanah yang sudah dilepas itu dibuat sertifikat,” pungkasnya.(ernita/adv/diskominfo kaltim)