DPRD Kaltim: Pemprov Harus Evaluasi Pelayanan Kesehatan di Seluruh Rumah Sakit

Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Mimi Meriami BR Pane meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera mengevaluasi pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit yang ada.

Permintaan ini, setelah dirinya mendapatkan informasi terkait pelayanan kesehatan di salah satu rumah sakit di Balikpapan yang terkesan lambat, bahkan mempersulit pasien yang tidak mampu.

“Melayani pasien seharusnya jangan dibeda-bedakan secara finansial, semuanya harus diperlakukan sama,” ucap Mimi Meriami BR Pane, Kamis (19/1/2023), kemarin.

Dia menjelaskan, seperti yang terjadi di salah satu RT di Balikpapan, dimana warga tersebut mengeluhkan pelayanan dari pihak rumah sakit yang ada di Balikpapan.

Pada hal, lanjut dia, warga tersebut sudah masuk dalam Ruangan Unit Gawat Darurat (UGD) akan tetapi pasien terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan, salah satunya harus membayar uang administrasi sebesar Rp10 juta.

“Padahal kan pasien tersebut memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang seharusnya mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Tetapi ada lagi yang namanya bersifat administratif, sehingga pasien tersebut meninggal dunia karena lambat tertangani,” jelas Legislatif Dapil Balikpapan ini.

Diceritakannya, sebelum meninggal dunia, pihak rumah sakit mengarahkan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit umum daerah yang memiliki fasilitas yang memadai.

Namun setelah dikonfirmasi, pihak rumah sakit justru melakukan pengecekan terlebih dahulu kesediaan kamar dan meminta laporan rumah sakit terkait Fasilitas kesehatan (Faskes) pasien tersebut.

“Saya sangat menyesal atas pelayanan kesehatan rumah sakit yang tidak tanggap terhadap keadaan pasien yang darurat. Apa lagi ini warga miskin seharusnya diberikan perhatian khusus terlepas ada atau tidak tersedianya kamar,” imbuhnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap kepada Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi pelayanan di semua rumah sakit yang ada, serta membuat satu kebijakan khusus dalam menangani pasien, terutama pasien dengan kategori tidak mampu.

“Saya berharap pihak rumah sakit yang ada di Kaltim tingkatkan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tidak mampu. Kata kuncinya jangan persulit masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu secara finansial,” tegasnya. (Iswanto/Adv/DPRD Kaltim)