DPRD Kaltim Minta Pemerintah Pusat Antisipasi Kerusakan Alam di Kawasan IKN

Samarinda-Pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki potensi kerusakan alam, seperti aktivitas pengupasan lahan yang cukup luas seiring dengan luasnya kawasan IKN.

Dampak dari kerusakan alam yang terjadi tentu juga memiliki potensi timbulnya bencana alam seperti banjir hingga tanah longsor.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun meminta pemerintah pusat agar dalam proses pembangunan IKN perlu melakukan langkah antisipasi sehingga tidak terjadi kerusakan alam yang justru menimbulkan bencana alam.

Politikus Partai PDI Perjuangan ini juga berharap agar dalam proses pembangunan kawasan IKN berjalan seiringan dengan pembangunan daerah penyangga utama IKN, terutama pembangunan dalam hal pencegahan masalah banjir.

Samsun mengungkapkan, banjir yang terus terjadi di Kaltim selama ini salah satu penyebabnya karena masifnya kerusakan alam seperti aktivitas pertambangan .

“Bencana banjir yang terjadi di Kaltim ini karena kerusakan alam, kerusakan lingkungan, apalagi dengan banyaknya pertambangan. Banyak daerah yang telah digundul, seperti di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara,” ungkapnya, belum lama ini.

Meskipun pemerintah pusat saat ini telah menyiapkan berbagai macam upaya untuk mencegah banjir di kawasan IKN, tapi Samsun juga berharap agar upaya serupa juga perlu dilakukan di sejumlah daerah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Menurutnya, jika upaya itu dilakukan maka kawasan IKN dan daerah penyangga ke depannya dapat terhindar dari berbagai macam bencana alam seperti bencana banjir yang saat ini terus melanda di sejumlah daerah penyangga.

“Saya melihat ada upaya pemerintah pusat untuk membantu penanggulangan banjir, ada pembangunan waduk di kawasan IKN. Kita berharap bukan hanya kawasan inti IKN saja yang bebas banjir, tapi daerah penyangga juga harus ikut menikmati pembangunan IKN tanpa banjir,” terangnya. (Adv/kmf/ernita)