DPR RI Kunjungan ke IKN Nusantara, Samsun Sampaikan Skala Prioritas

Balikpapan – Komisi IV dan XI DPR RI berkunjung ke Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam rangka kunjungan ke Ibu Kota Negara (IKN Nusantara). Kedatangan mereka disambut Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, di VIP Room, Bandara Sepinggan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin, 18 April 2022.

Pada momen tersebut, Samsun menyampaikan beberapa skala prioritas dengan pemindahan IKN ke Kaltim. Yakni memastikan ketersediaan pangan dan pemerataan pembangunan.

“Dengan kehadiran anggota DPR RI di Kaltim, ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menunjang percepatan pembangunan IKN,” kata Samsun, melalui rilis yang diterima media ini.

Samsun menegaskan, satu aspek penting dalam menunjang pembangunan IKN ialah ketersediaan lahan atau area cadangan pangan untuk pemenuhan kebutuhan IKN.
“Saya sudah komunikasi dan menyampaikan, bahwa pembangunan IKN ini mesti melihat dari berbagai aspek, khususnya aspek kebutuhan dan ketersediaan pangan. Untuk itu, DPR RI bersama pihak terkait harus memastikan bahwa kebutuhan itu aman dan terpenuhi,” kata Samsun.

“Karena, seperti kita ketahui bahwa IKN ini akan membutuhkan banyak sekali stok-stok pangan, yang mana daerah harus dijadikan sebagai salah satu produsen atau penyedia bahan pangan. Sehingga, nantinya stok pangan IKN, tidak semua didatangkan dari luar daerah,” sambungnya.

Menurutnya, kunjungan ke IKN Nusantara oleh DPR RI, merupakan kesempatan untuk melakukan transformasi ekonomi Kaltim yang selama ini bergantung pada minyak, gas dan batubara, sehingga pemerintah serta para stakeholder dapat mulai menyiapkan lahan-lahan lumbung pangan.

“Kita sama-sama mempersiapkan lahan-lahan lumbung pangan yang baru, lahan-lahan sawah yang memiliki pertanian modern, budidaya dan hortikultura modern, peternakan modern di Kaltim,” sebutnya.

Selain itu, dirinya juga berharap perlu adanya pemerataan konektivitas dari setiap kabupaten/kota yang ada di Kaltim.

“Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah untuk tidak hanya melakukan pembangunan di tanah seluas 260 ribu hektare sebagai tempat berdirinya ibu kota baru, melainkan juga daerah-daerah penyangga sekitarnya,” pungkas Samsun. (Adv/Kmf/Maulana)