Samarinda – Meskipun kebijakan terkait guru saat ini berada di bawah wewenang pemerintah pusat, namun permasalahan pendidikan harus tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dapat terakomodir dengan baik.
Mimi Meriami BR Pane, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, menyoroti masalah yang cukup mendesak terkait jumlah tenaga pendidik di daerah. “Di Kaltim sendiri, khususnya di Kota Samarinda dan Balikpapan itu jumlah murid sudah banyak, tapi di sisi lain guru-guru malah mengalami kekurangan guru, sehingga belum maksimal,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurut Mimi, kekurangan tenaga pendidik ini akan memberikan dampak negatif terhadap pola pembelajaran di sekolah. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kesejahteraan guru yang harus menjadi perhatian. “Maka disinilah kita membutuhkan peranan Pemprov untuk menyusun program kebijakan yang tepat dan terukur, atas permasalahan kurangnya guru yang menjadi permasalahan dasar dalam dunia pendidikan kita khususnya di Kaltim,” harapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mimi juga menyampaikan bahwa lulusan perguruan tinggi yang ada di Kaltim dapat menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik di daerah. Dengan demikian, SDM lokal pun dapat dimaksimalkan perannya. “Perguruan tinggi di Kaltim setiap tahun pasti menghasilkan jutaan lulusan terbaik, sehingga daerah bisa memanfaatkan kualitas mereka dengan baik,” pungkasnya. (Amin/Advertorial/DPRD Kaltim)


![Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur Baharuddin Demmu.[Ist]](https://www.kanalanalisis.com/wp-content/uploads/ketua-komisi-I-DPRD-Kalimantan-Timur-Baharuddin-Demmu-225x129.jpg)










