DPRD Kaltim Desak Pj Gubernur untuk Selesaikan Kasus IUP Palsu

- Jurnalis

Rabu, 25 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, M Udin (ist)

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, M Udin (ist)

Kutai Kartanegara – Persoalan terkait 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi sorotan utama. Anggota Komisi I DPRD Kaltim, M Udin, mengungkapkan kekhawatiran terkait penyelesaian masalah ini. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Udin menyampaikan bahwa meskipun penanganan kasus IUP palsu telah berlangsung cukup lama, namun hingga saat ini, masalah tersebut belum terselesaikan.

“Kita berharap di masa kepemimpinan Pak Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Kaltim, bisa saling bekerja sama dengan pihak Polda Kaltim untuk melanjutkan pengungkapan kasus hingga permasalahan 21 IUP palsu selesai,” ujar Udin, mantan wakil ketua Pansus Investigasi pertambangan, beberapa waktu lalu.

Udin juga mengingatkan Pj Gubernur Kaltim agar bersikap tegas dan transparan dalam penanganan kasus puluhan IUP palsu tersebut. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Kaltim belum memberikan pernyataan tegas terkait proses penanganan kasus ini ketika dilakukan penyidikan di Polda Kaltim.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Salah satu daerah yang sering menjadi lokasi aktivitas tambang ilegal adalah Kutai Kartanegara (Kukar). Udin mengungkapkan bahwa ada seorang camat di Kukar yang pernah menolak tambang ilegal, tetapi justru mendapat ancaman. Akibatnya, banyak warga di beberapa kelurahan atau desa di wilayah tersebut tidak berani melaporkan praktik ilegal ini karena takut.

Lebih lanjut, politisi dari Partai Golkar ini mendesak adanya tindak lanjut terkait pengungkapan siapa oknum yang mengendalikan bisnis tambang ilegal tersebut. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal ini sering melibatkan jalan umum dan berdampak buruk pada perekonomian masyarakat setempat karena merusak akses jalan.

Masalah IUP palsu di Kaltim tidak hanya menjadi perhatian masyarakat setempat tetapi juga mengundang keprihatinan dari berbagai pihak yang berharap agar permasalahan ini segera terselesaikan untuk mendukung pengembangan sektor pertambangan yang sah dan berkelanjutan.

(Amin /Advertorial/DPRD Kaltim)

 

 

Berita Terkait

Puji Setyowati Dorong Finalisasi Perda Gender
Puji Setyowati Dorong Guru di Kaltim Tingkatkan Kemampuan Teknologi untuk Pendidikan Masa Depan
Sutomo Jabir Desak Penyelesaian Jembatan Sei Nibung di Kutai Timur Sebelum 2024
Harun Al Rasyid Puji Pendekatan Humanis Satpol PP Bontang dalam Penegakan Perda
Pansus Ranperda Fasilitasi Pesantren Kaltim Kaji Ruang Lingkup Kewenangan
Komisi IV DPRD Kaltim Dorong Pengarusutamaan Gender Melalui Sinergi OPD
Baharuddin Demmu Melakukan Reses Masa Sidang III Tahun 2023 di Desa Bakungan
Anggota DPRD Kaltim Optimis RDTR Akan Lindungi Hutan Ibu Kota Nusantara dari Degradasi

Berita Terkait

Senin, 21 Juli 2025

Safari Subuh ke-298, Bupati Kukar Dorong Pembangunan Berbasis Program “Kukar Idaman Terbaik”

Minggu, 20 Juli 2025

DPMD Kukar Pastikan Penyaluran Bankeu Desa Lebih Transparan dan Tepat Sasaran

Jumat, 18 Juli 2025

Pemkab Kukar Matangkan Persiapan Program Makanan Bergizi Gratis

Jumat, 18 Juli 2025

Teruna Dara Kukar 2025 Resmi Dibuka, Dispar Dorong Generasi Muda Jadi Duta Wisata dan UMKM

Jumat, 18 Juli 2025

Camat Kota Bangun Darat Minta Aksi Cepat Atasi Krisis Air Bersih

Kamis, 17 Juli 2025

Samboja Resmi Masuk Delineasi IKN, Camat Minta Koordinasi Pemerintah Diperkuat

Kamis, 17 Juli 2025

Desa Sukamaju Genjot Pembangunan Embung dan Penataan Goa Batu Gelap untuk Majukan Ekonomi Warga

Rabu, 16 Juli 2025

Pemkab Kukar Mantapkan Langkah Pembangunan, Aulia: “Kerja Keras Kami untuk Semua Warga”

Berita Terbaru