Samarinda – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan pentingnya agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim untuk tahun 2023 dan 2024 memberikan dampak signifikan bagi sektor kesehatan. Saat ini, APBD Kaltim telah mengalokasikan sekitar 10 persen dari anggarannya untuk sektor kesehatan.
“Alhamdulillah selama ini sektor kesehatan telah berjalan relatif sangat baik,” ujar Seno Aji dalam wawancaranya baru-baru ini. Namun, ia mengungkapkan keprihatinannya terkait informasi jaminan kesehatan yang belum merata di masyarakat Kalimantan Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Banyak sekali masyarakat kita yang belum begitu mengetahui terkait jaminan kesehatan, itu diakibatkan penyebaran informasi yang belum merata. Sehingga dibutuhkan sosialisasi lebih lanjut,” terangnya.
Dengan situasi ini, Seno berpendapat bahwa pemerintah daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu bersinergi untuk meningkatkan sosialisasi dan informasi terkait jaminan kesehatan, agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan tersebut.
“Semoga ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang sulit mendapatkan akses memperoleh jaminan kesehatan,” tambahnya dengan penuh harap.
Seno juga menyoroti pentingnya pengalokasian anggaran yang tepat. Ia menekankan bahwa APBD harus memprioritaskan belanja wajib di sejumlah sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, inspektorat, dan lainnya.
“Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan bidang lain setelah belanja-belanja wajib diselesaikan terlebih dulu,” pungkas Seno Aji.
(Amin/Advertorial/DPRD Kaltim)


![Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur Baharuddin Demmu.[Ist]](https://www.kanalanalisis.com/wp-content/uploads/ketua-komisi-I-DPRD-Kalimantan-Timur-Baharuddin-Demmu-225x129.jpg)










