Pemprov Diminta Peran Aktif dalam Pengembangan Pondok Pesantren di Kaltim

Kalimantan Timur  –  Ketua Pansus Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren, Mimi Meriami BR Pane, menekankan pentingnya peran aktif pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren di wilayah tersebut.

Mimi Meriami, yang juga merupakan Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, mengatakan, “Intinya sih kita ingin agar pemprov bisa memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan pesantren.” Pernyataannya tersebut disampaikan sebagai respons atas keadaan saat ini dimana pondok pesantren berada di bawah naungan Kementerian Agama dan sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat.

“Selama ini pesantren itu di bawah Kementerian Agama langsung vertikal ke pusat. Jadi kita harapkan ada peran dari pemerintah provinsi agar pondok-pondok pesantren di Kaltim itu bisa mendapatkan sentuhan anggaran,” ungkap Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kaltim tersebut.

Lebih lanjut, ia juga memaparkan beberapa aspirasi yang didapat dari pengelola pondok pesantren. “Banyak sekali aspirasi yang kita dapatkan dari pengelola pesantren, baik ustaz atau ustazah itu memang kasihan sekali. Karena mereka dari sisi penghasilannya masih belum ada ketetapannya yang jelas,” tuturnya.

Selain dari pemerintah daerah, Mimi juga berharap agar santri mendapatkan Beasiswa Kaltim dan perusahaan swasta ikut berperan dengan memberikan alokasi dana corporate social responsibility (CSR) mereka untuk mendukung keberlanjutan pondok pesantren. Ia optimis dengan adanya rancangan peraturan daerah (ranperda) yang berfokus pada pesantren, khususnya untuk pengelola, pendidik, dan siswanya.

“Kita harapkan dengan ada ranperda yang nantinya disahkan menjadi perda bisa jadi fasilitas agar pesantren, khususnya pengelola maupun pendidik dan siswa-siswanya bisa mendapatkan perhatian dan anggaran dari pemerintah daerah,” pungkasnya.

(Amin/Advertorial/DPRD Kaltim)