RPD Antara Perusahaan di Kutim Dengan Petani Difasilitasi Komisi I DPRD Kaltim

Samarinda– Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan mediasi persoalan antara Kelompok Petani Karya Bersama Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dengan PT Wira Inova Nusantara (WIN) yang merupakan perusahaan perkebunan sawit.

Mediasi tersebut membahas terkait persoalan ganti rugi lahan yang belum dibayar oleh PT WIN hingga dua tahun.

“Rapat  ini merupakan lanjutan rapat pada 9 Maret 2021 perihal penguasaan lahan milik Kelompok Tani Karya Bersama dengan PT WIN terkait dugaan penyerobotan lahan sampai saat ini belum jelas ganti ruginya,” jelas anggota  Komisi I  DPRD Kaltim,M  Udin, Selasa (7/3/2023).

Udin menjelaskan, menindaklanjuti dari rapat-rapat sebelumnya bahwa PT WIN akan mengganti rugi lahan masyarakat  asalkan tapal batasnya sudah jelas, sehingga perlu ditelisik apakah PT WIN sudah memahami Peraturan Bupati (Perbup) nomor 19 tahun 2022 tentang penetapan batas desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang.

Kemudian, dari rapat yang telah berlangsung disepakati bahwa PT WIN berkomitmen untuk membayar lahan yang menjadi sengketa dengan warga Desa Kerayaan. Kemudian pihak perusahaan akan mengadakan rapat dengan warga dalam dua minggu ke depan dan dihitung sejak rapat tersebut selesai untuk menentukan harga tanah yang diklaim warga yang sudah ditanami sawit.

“Kami dari komisi I hanya fasilitator saja dan tidak punya hak eksekusi terhadap permasalahan tersebut, kami meminta kepada pihak perusahaan segera menggelar mediasi terkait ganti rugi lahan warga Desa Kerayaan,” tegas Udin.

Komisi I bahkan telah menunjuk dua orang anggota untuk mengawal penyelesaian persoalan itu, dengan tujuan untuk memonitor rapat warga Desa Kerayaan dengan PT WIN, sehingga hasilnya bisa tuntas dalam waktu dekat.

Sementara itu, Pimpinan PT Wira Inova Nusantara, Daru mengaku bahwa permasalahan itu sebenarnya sudah ada kejelasan. Hanya saja pihaknya selama ini masih menunggu Perbup Nomor 19 tahun 2022 mengenai penetapan batas desa Kerayaan.

“Seandainya Perbup sudah terbit dari awal  kemungkinan tidak akan ada permasalahan seperti ini,” tutupnya. (Rahma/Adv/DPRD Kaltim).