Tantangan Pengelolaan Fiskal Pada Tahun 2023 Dinilai Akan Lebih Berat

- Jurnalis

Senin, 12 Desember 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tantangan Pengelolaan Fiskal Pada Tahun 2023 Dinilai Akan Lebih Berat (voi.id)

Tantangan Pengelolaan Fiskal Pada Tahun 2023 Dinilai Akan Lebih Berat (voi.id)

Kanalanalisis.com, Jakarta – Tantangan pengelolaan fiskal pada tahun depan dinilai akan lebih berat. Hal ini diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Made Arya Wijaya dalam Dialog Pakar 2022 yang bertema ‘Peran APBN dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Antisipasi Resesi’, Senin (12/12/22).

Dilansir dari CNBCIndonesia.com Menurut Made, kondisi pengelolaan APBN tahun 2023 akan berat karena konsolidasi fiskal harus dilakukan, sementara defisit fiskal harus kembali ke bawah 3% sesuai dengan mandat Undang-Undang Keuangan Negara. “Di sisi lain, APBN menjadi shock absorber untuk memitigasi risiko terjadinya resesi dunia sehingga bisa dibayangkan betapa beratnya tantangan pemerintah ke depan terkait kebijakan fiskal ke depan,” papar Made.

Adapun APBN dirancang untuk tetap menjaga optimisme, tetapi pada saat bersama menjaga kewaspadaan guna merespon gejolak ekonomi global yang masih terus berlangsung. Made pun menuturkan target pendapatan negara dalam APBN 2023 ditetapkan sebesar Rp 2.463 triliun. “Mencerminkan kehati-katian dalam mengantisipasi ketidakpastian harga komoditas, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya ke perekonomian Indonesia,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dia menambahkan target tersebut ditopang oleh reformasi perpajakan dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan guna menopang fondasi pajak yang lebih sehat dan adil untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, belanja negara ditetapkan Rp 3.061,2 triliun yang terdiri belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 814,7 triliun.

“Belanja negara diarahkan untukk mendukung pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya. Sejalan dengan itu, automatic adjustment masih diterapkan sebesar 5%. Dengan kebijakan ini, dia yakin kementerian dan lembaga dapat memilah dan melakukan efisiensi belanja. Bukan sebaliknya, yaitu mengurangi besaran belanja kementerian dan lembaga.

Terkait dengan defisit APBN 2023, pemerintah telah menetapkan besarannya yaitu 2,84%. Ini mencerminkan langkah penyehatan negara dan langkah konsolidasi fiskal yang kredibel dan tepat waktu.

Sumber: Duh! Staf Ahli Menkeu Akui Tantangan 2023 Lebih Berat

Editor : Muhammad Amin Khizbullah

 

Berita Terkait

Strategi Jangka Panjang Pemkab Kukar Hadapi Tantangan Air Bersih
Alasan Bupati Kukar Enggan Ekspor Mentah Pasir Silika
Tahun Ini Kukar Siap Sambut Operasional Empat RSUD Baru
Pemkab Kukar Kolaborasi BPJS Kesehatan, Warga Kian Mudah Berobat
Kolaborasi dengan PKN STAN, Pemkab Kukar Siapkan SDM Unggul
Pemkab Kukar Gelar Pra Forum Perangkat Daerah untuk Kawal Aspirasi Warga
Pemkab Kukar Tingkatkan Kapasitas Air Bersih untuk Warga Muara Jawa dan Samboja
Pemkab Kukar Sesuaikan Anggaran, Efisiensi Rp400 Miliar Untuk Perjalanan Dinas

Berita Terkait

Selasa, 25 Februari 2025

Alasan Bupati Kukar Enggan Ekspor Mentah Pasir Silika

Selasa, 25 Februari 2025

Tahun Ini Kukar Siap Sambut Operasional Empat RSUD Baru

Selasa, 25 Februari 2025

Pemkab Kukar Kolaborasi BPJS Kesehatan, Warga Kian Mudah Berobat

Selasa, 25 Februari 2025

Kolaborasi dengan PKN STAN, Pemkab Kukar Siapkan SDM Unggul

Selasa, 25 Februari 2025

Pemkab Kukar Gelar Pra Forum Perangkat Daerah untuk Kawal Aspirasi Warga

Senin, 24 Februari 2025

Pemkab Kukar Tingkatkan Kapasitas Air Bersih untuk Warga Muara Jawa dan Samboja

Senin, 24 Februari 2025

Pemkab Kukar Sesuaikan Anggaran, Efisiensi Rp400 Miliar Untuk Perjalanan Dinas

Senin, 24 Februari 2025

Industri Bahan Peledak Catatkan Investasi Rp200 Miliar, Sekda Kukar Berikan Apresiasi

Berita Terbaru