Samarinda – Berkurangnya jam kerja selama Bulan Ramadhan harusnya tidak mengurangi produktivitas kerja, yang perlu dilakukan adalah merubah pola pikir, yakni kerja berbasis kinerja bukan kuantitas waktu.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Samsun kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun non PNS di Provinsi Kalimantan Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 6 Tahun 2023 tentang ketentuan pengurangan jam kerja selama Ramadan, namun bukan berarti pelayanan publik tidak optimal,” ungkap Samsun di Samarinda, Jumat (24/3/2023).
Menurut Samsun, dengan adanya pembatasan jam kerja tersebut bukan para ASN bekerja dengan santai, namun mesti tetap mengoptimalkan dengan jam kerja terbatas tersebut sehingga proses pelayanan publik tetap berjalan maksimal.
“Kita harapkan dengan waktu yang terbatas itu bisa dimaksimalkan. Kebijakan pembatasan jam kerja ASN ini hanya berlaku di bulan Ramadan saja, kita di Kaltim ini tentu akan menyesuaikan saja,” ujar Samsun.
Ia menegaskan, selama Ramadan harusnya tidak mengurangi produktivitas kerja, dalam artian jam kerjanya boleh saja berkurang tapi bekerja yang produktif harus tetap diterapkan.
“Karena walaupun jam kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore tapi kalau cuman terbuang untuk bermain game di kantor, ini tentu tentu tidak produktif sama sekali, intinya di performa kerja, kalau ibadahnya kuat saya yakin produktif nya juga kuat,” tutur Samsun.
Dikemukakannya, aturan jam kerja ASN dan PNS selama bulan puasa Ramadhan 1444 H tahun 2023 sesuai SE Kemenpan RB Nomor 6 Tahun 2023 di instansi pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja, yakni pada Senin sampai Kamis jam kerjanya dari Pukul 08.00 – 15.00, dengan waktu istirahat Pukul 12.00 – 12.30 wita . Namun pada hari Jumat dimulai dari Pukul 08.00 – 15.30 wita, dengan waktu istirahat Pukul 11.30 – 12.30 wita.
“Untuk jam kerja efektif bagi instansi pemerintah pusat dan daerah yang melaksanakan lima atau enam hari kerja selama Ramadan, harus memenuhi minimal 32,5 jam per minggu. Jam kerja di atas sesuai dengan zona waktu wilayah masing-masing instansi pemerintah,” tandasnya. (Andra/Adv/DPRD Kaltim).