PSU Pilkada Kukar Dihadapkan pada Tantangan Partisipasi dan Tekanan Anggaran

Tenggarong — Kutai Kartanegara (Kukar) tengah bersiap menghadapi babak baru dalam proses demokrasi melalui pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada, yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, di balik momentum demokrasi ini, Pemkab Kukar dihadapkan pada dua tantangan utama: menjaga antusiasme pemilih dan menghadapi keterbatasan anggaran sosialisasi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, mengungkapkan bahwa kendala utama bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut psikologi masyarakat yang mulai jenuh dengan proses politik.

“Pertanyaannya sekarang, apakah warga masih mau datang ke TPS lagi? Sebab mereka merasa sudah menjalankan hak pilihnya sebelumnya,” ujarnya, Sabtu (8/3/2025).

Antusiasme Pemilih Terancam Menurun

PSU ini menjadi pengalaman perdana bagi Kukar, dan risiko utama yang dihadapi adalah turunnya tingkat partisipasi pemilih. Pada Pilkada sebelumnya, partisipasi tercatat sebesar 70,9 persen, meningkat dari angka sebelumnya di 57,67 persen. Namun, angka itu masih belum memenuhi target nasional 77 persen.

Menurut Rinda, kebingungan warga soal alasan PSU dan kelelahan terhadap proses politik bisa menurunkan semangat untuk kembali memilih.

“Apalagi kalau tidak ada penjelasan yang kuat, masyarakat bisa apatis. Sosialisasi jadi sangat penting untuk meluruskan persepsi mereka,” jelasnya.

Terbentur Masalah Klasik: Minim Anggaran

Meski upaya sosialisasi dianggap penting, Kesbangpol dihadapkan pada penghematan anggaran daerah. Efisiensi belanja membuat ruang gerak instansi dalam menyosialisasikan PSU menjadi terbatas.

“Anggaran jadi masalah besar. Kalau tidak ada biaya, bagaimana kami bisa maksimal melakukan sosialisasi?” kata Rinda. Ia berharap ada kebijakan tambahan atau dukungan teknis yang dapat menambal keterbatasan tersebut.

Kesbangpol saat ini menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai dasar menyusun strategi kampanye informasi yang relevan dan efektif, meskipun dengan sumber daya terbatas.

Strategi Alternatif: Tokoh Lokal hingga Media Sosial

Dalam keterbatasan, Kesbangpol tidak tinggal diam. Rencana sosialisasi akan mengandalkan metode komunikasi berbiaya rendah, seperti media sosial, radio lokal, serta dukungan dari tokoh masyarakat dan aparat desa.

“Pendekatan berbasis komunitas jadi kunci. Kami akan manfaatkan tokoh-tokoh lokal untuk menyampaikan informasi hingga ke tingkat RT,” ungkap Rinda.

Demokrasi Harus Tetap Hidup

Rinda menegaskan, meskipun PSU menjadi proses pengulangan, masyarakat tidak boleh menganggap remeh. Partisipasi warga tetap menjadi indikator kualitas demokrasi di Kukar.

“PSU ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa demokrasi kita tetap hidup dan dijalankan dengan serius. Jangan sampai jadi ajang yang justru membuat warga menjauh dari proses politik,” tegasnya.

Dengan tantangan partisipasi dan keterbatasan anggaran, PSU di Kukar menjadi ujian kedewasaan demokrasi daerah. Pemerintah dan penyelenggara pemilu dihadapkan pada kewajiban menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa suara rakyat tetap menjadi pusat dari setiap proses demokratis. (Adv)