Perihal Agenda Banmus DPRD Kaltim, Agiel Suwarno: DPRD DKI Jakarta Bisa Diadopsi

- Jurnalis

Selasa, 4 April 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kaltim Agiel Suwarno. [Ist]

Anggota DPRD Kaltim Agiel Suwarno. [Ist]

Samarinda – Skema kegiatan Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) diminta perlu mencontohi legislatif di DKI Jakarta yang selalu mengikutsertakan unsur Pemprov pada setiap agenda rapat.

Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim ), Agiel Suwarno mengaku, pihaknya bersama anggota Banmus telah melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD DKI Jakarta dan mendiskusikan terkait kegiatan Banmus.

“Tanggal 29-31 maret lalu kami sudah melakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta untuk replikasi hal-hal baik yang bisa diadopsi ke Kaltim, salah satunya mesti melibatkan unsur Pemerintah Provinsi dalam rapat Banmus,” kata Agiel Suwarno Selasa (4/4/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam rapat Banmus yang diterapkan DPRD DKI, jelas Agiel, biasanya ada rapat yang hasilnya harus diketahui tim pemerintah provinsi. Sehingga pada agenda berikutnya, kepala daerah wajib hadir, sebab agenda sudah disepakati bersama. Namun jika tidak hadir karena ada agenda lain, maka pihak Pemprov harus menyampaikan konfirmasi, sehingga agenda kerja bisa disesuaikan.

Sedangkan di DPRD Kaltim, ungkap Agiel, pada setiap rapat Banmus tidak pernah mengundang pemerintah, sehingga terkadang berdampak kepada ketidakhadiran kepala daerah pada rapat paripurna, sebagaimana pengalaman pada agenda paripurna sebelumnya seperti penandatanganan kerjasama Raperda RTRW beberapa waktu lalu.

“Jadi jika jadwal sudah difinalisasi bersama dengan pemerintah, maka mereka menyepakati jadwal dengan dewan agar tidak bertabrakan dengan agenda lain,” ujar Agiel Suwarno.

Menurut dia, jadwal agenda kedewanan mestinya harus bersesuaian dengan agenda Pemprov, sehingga ada sinkronisasi termasuk agenda prioritas.

“Selama ini kadang kita rapat dengan tim Pemprov biasa tidak hadir. Kadang juga yang mestinya gubernur hadir tapi ternyata tidak hadir karena bertabrakan dengan agenda yang lain, seperti pada paripurna sebelumnya, bahkan gubernur tidak hadir,” kata Agiel Suwarno. (Andra/Adv/DPRD Kaltim)

Berita Terkait

Pemkab Kukar Targetkan Angka Kemiskinan di Bawah 7 Persen pada 2025
Kukar Catat Kunjungan 3,5 Juta Wisatawan dalam Tiga Tahun
Program Makan Bergizi Gratis Dapat Subsidi Pemkab Kukar
Kukar Dorong Petani Kembangkan Melon Hidroponik untuk Tingkatkan Ekonomi
Pemkab Kukar Tunggu Keputusan KPU dan Pemerintah Pusat Soal PSU
Persiapkankan Hadapi Masa Pensiun, Pemkab Kukar Bekali ASN Ilmu Finansial
Aturan Ramadan di Kukar: Balapan Liar dan Petasan Dilarang
Kukar Siap Jadi Tuan Rumah Rembuk Nasional KTNA 2025

Berita Terkait

Selasa, 25 Februari 2025

Alasan Bupati Kukar Enggan Ekspor Mentah Pasir Silika

Selasa, 25 Februari 2025

Tahun Ini Kukar Siap Sambut Operasional Empat RSUD Baru

Selasa, 25 Februari 2025

Pemkab Kukar Kolaborasi BPJS Kesehatan, Warga Kian Mudah Berobat

Selasa, 25 Februari 2025

Kolaborasi dengan PKN STAN, Pemkab Kukar Siapkan SDM Unggul

Selasa, 25 Februari 2025

Pemkab Kukar Gelar Pra Forum Perangkat Daerah untuk Kawal Aspirasi Warga

Senin, 24 Februari 2025

Pemkab Kukar Tingkatkan Kapasitas Air Bersih untuk Warga Muara Jawa dan Samboja

Senin, 24 Februari 2025

Pemkab Kukar Sesuaikan Anggaran, Efisiensi Rp400 Miliar Untuk Perjalanan Dinas

Senin, 24 Februari 2025

Industri Bahan Peledak Catatkan Investasi Rp200 Miliar, Sekda Kukar Berikan Apresiasi

Berita Terbaru