Pemkab Kukar dan PLN Bersinergi Wujudkan Layanan Listrik Transparan dan Berdaya Guna

Pemkab Kukar dan PLN Bersinergi Wujudkan Layanan Listrik Transparan dan Berdaya Guna

Tenggarong — Dalam upaya memperkuat fondasi pembangunan yang transparan dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggandeng PT PLN (Persero) UP3 Samarinda melalui kolaborasi strategis yang menyasar sektor vital: kelistrikan dan pajak tenaga listrik.

Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, bersama Manajer PT PLN UP3 Samarinda, Hendra Irawan, di kantor PLN UP3 Samarinda, menandai babak baru tata kelola kelistrikan di Kukar yang lebih modern dan akuntabel.

Fokus Kolaborasi: Efisiensi dan Transparansi

Kesepahaman ini mencakup berbagai bidang penting, mulai dari optimalisasi pengelolaan pajak tenaga listrik, penataan alat penerangan jalan umum (PJU), hingga efisiensi pembayaran rekening listrik yang dikelola oleh pemerintah daerah.

“Kami ingin memastikan pengelolaan pajak tenaga listrik berjalan terukur, efektif, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di Kukar,” kata Akhmad Taufik, Sabtu (1/3/2025).

Akhmad Taufik juga menyampaikan penghargaan atas dukungan PLN, baik dari UP3 Samarinda, PLN Bontang, hingga Balikpapan. Menurutnya, kolaborasi ini bukan hanya soal teknis, tapi juga langkah strategis menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, minim kesalahan, dan sesuai koridor hukum.

PLN Dorong Sistem Lebih Akurat

Senada dengan hal tersebut, Hendra Irawan menyatakan bahwa PLN siap mendukung penuh kolaborasi ini demi sistem pemungutan pajak listrik yang tertib dan akurat. Pengelolaan PJU yang lebih tertata juga menjadi target penting demi efisiensi energi dan pelayanan publik yang lebih baik.

“Kami ingin membantu Pemkab Kukar memastikan alur pembayaran listrik lebih lancar, serta penerangan jalan yang selama ini jadi kebutuhan dasar masyarakat bisa dipantau dan dikelola lebih rapi,” ujar Hendra.

Ia menekankan, sistem yang tertib bukan hanya akan meningkatkan pelayanan, tetapi juga berpotensi mencegah kebocoran pendapatan daerah dari sektor kelistrikan.

Sinergi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pemkab Kukar meyakini, pengelolaan sektor kelistrikan tidak bisa berjalan sendiri. Butuh kolaborasi lintas sektor agar setiap rupiah yang masuk dari pajak maupun layanan publik bisa memberikan dampak langsung pada masyarakat. Karena itu, sinergi dengan PLN dinilai sangat penting untuk mendukung pembangunan yang inklusif, efisien, dan merata.

“Harapan kami, sinergi ini dapat memberikan manfaat ganda: masyarakat menikmati layanan listrik dan penerangan jalan yang baik, sementara pendapatan daerah juga meningkat secara transparan,” tutup Taufik.

Langkah ini menjadi salah satu wujud nyata komitmen Kukar untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (adv)