Pemkab Aceh Barat Kunjungi Kukar untuk Belajar Kebijakan Ketenagakerjaan dan Pajak

Tenggarong – Dalam rangka meningkatkan kebijakan terkait ketenagakerjaan, pendapatan daerah, dan retribusi pajak, delegasi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat mengunjungi Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Kunjungan ini dipimpin oleh Nasrudin dari Badan Legislasi DPRK Aceh Barat, didampingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Aceh Barat, Mulyani.

Kedatangan rombongan diterima oleh Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, beserta Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terkait, termasuk dari Dinas Transmigrasi, BPKAD, DPMPTSP, Bapenda, Forum TJSP, dan lain-lain.

“Selamat datang di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Akhmad Taufik Hidayat.

Sebelum memasuki diskusi inti, Akhmad Taufik memutarkan tanyangan profil Kukar untuk memberikan gambaran umum tentang Kabupaten Kutai Kartanegara kepada rombongan. “Silahkan ketua rombongan untuk memperkenalkan sekaligus maksud dan tujuan dalam studi tiru ke Kutai Kartanegara,” tambahnya.

Mulyani mengapresiasi sambutan yang telah diberikan. “Terima kasih atas sambutannya, Kukar memang luar biasa,” kata Mulyani. Ia melanjutkan dengan menjelaskan tujuan dari kunjungan ini. “Hasil dari studi tiru ini nantinya akan kami laporkan ke bupati untuk dimasukkan kedalam draf perda ketenaga kerjaan. Kukar sudah memiliki Perda Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Tentu, sangat bagus bisa kita tiru dan diterapkan di Aceh Barat,” ungkapnya.

Dalam sesi diskusi, pertanyaan dan kebutuhan dari Pemkab Aceh Barat telah dijawab sepenuhnya oleh pihak Kukar, termasuk informasi terkait peningkatan Pendapatan Asli Daerah hingga Retribusi Daerah. Acara diakhiri dengan penukaran cenderamata dan foto bersama.

Kunjungan ini menegaskan komitmen dari Pemkab Aceh Barat dalam memperbaiki kebijakan di bidang ketenagakerjaan, pendapatan daerah, dan retribusi pajak, dengan mengambil inspirasi dari kebijakan yang telah sukses diterapkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara.