Pansus LKPJ DPRD Kaltim Temukan Persoalan di Sektor Kesehatan

Samarinda – Terus mengejar waktu kerja untuk mengevaluasi LKPJ Gubernur Kaltim yang telah diterima mereka.

Itulah dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2022 DPRD Kaltim.

Ketua Pansus LKPJ DPRD Kaltim, Sutomo Jabir mengatakan, progres kerja Pansus saat ini telah mulai terlihat bahkan beberapa tahapan telah dilewati.

Salah satunya, kata dia, telah dilakukan pemanggilan terhadap Dinas Kesehatan (Dinkes ) Kaltim dan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada di bawah naungan Pemprov Kaltim.

Dari hasil pemanggilan kedua lembaga tersebut, ungkap dia, telah ditemukan beberapa persoalan yakni tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak Dinkes Kaltim dan pihak RSUD.

“Kita memang ketahui bahwa RSUD ini bukan bawahannya Dinkes Kaltim, tapi harusnya Dinkes Kaltim bisa memformulasikan potensi yang ada termasuk mendorong RSUD bisa bekerja maksimal sesuai dengan visi dan misi pak gubernur,” kata Jabir, Rabu (12/4/2023).

Dijelaskannya, Dinkes Kaltim mengaku hanya dapat melakukan penyuluhan terhadap beberapa penanganan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), namun aksi nyatanya bisa dilakukan oleh RSUD yang ada.

“Harapan kita ke depannya ini bisa diperbaiki lagi, terutama terkait masalah koordinasi supaya rencana yang ada bisa dilaksanakan secara maksimal di lapangan,” harapnya.

Selain masalah koordinasi, evaluasi lainnya juga turut disoroti yaitu mengenai tenaga kesehatan.

Jabir menyebut, tenaga ahli kesehatan seperti dokter masih kurang merata hingga di pelosok daerah di Kaltim.

“Kita akan terus mendorong supaya ke depan perlu ada kebijakan bagus yang diambil. Seperti mahasiswa yang kuliah di fakultas kedokteran bisa mengabdi di sana. Jadi jangan heran ketika banyak pasien yang dirujuk ke rumah sakit ternama karena memang masih minimnya tenaga kesehatan terutama dokter,” ungkapnya.

Meskipun terdapat persoalan persoalan itu, Politikus PKB ini mengaku beberapa capaian kerja mulai terlihat efektif terutama realisasi anggaran APBD pada tahun 2022.

“Kalau untuk realisasi anggarannya sih sudah cukup baik, sudah mencapai 90 persen. Nanti hasil dari evaluasi yang kami lakukan ini akan menjadi rekomendasi perbaikan, sehingga kedepannya tidak terdapat persoalan yang sama lagi,” terangnya. (Andra/Adv/DPRD Kaltim)