Samarinda– Banyak kendaraan alat berat yang belum memindahkan datanya di Kalimantan Timur (Kaltim), berakibat membuat pemilik kendaraan tersebut tidak memberikan kontribusi pajaknya terhadap pendapatan daerah.
Hal tersebut membuat Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono memanggil sejumlah pimpinan perusahaan tambang batu bara dan membahas terkait hal itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kedepannya, seluruh kendaraan alat berat yang beroperasi di wilayah harus memasang nomor pelat KT.
“Kami sudah membahas itu dengan beberapa pimpinan perusahaan tambang.
Karena kita yakin bahwa jika semua kendaraan yang beroperasi itu berplat KT, tentu memiliki potensi yang besar,” kata Tio, Rabu (17/5/2023).
Tio mengungkapkan, bahwa selama ini masih banyak kendaraan alat berat yang belum memindahkan datanya di Kaltim. Akibatnya pemilik kendaraan tersebut tidak memberikan kontribusi pajaknya terhadap pendapatan daerah.
“Sesuai hasil kesepakatan saat kaki panggil itu, perusahaan bersedia untuk mengumpulkan data kendaraannya. Kami juga sampaikan bahwa kalau masih ada yang dari luar dan belum dipindahkan datanya, maka segera untuk di mutasi, karena mereka harus bayar pajak di Kaltim,” ujar anggota Pansus pembahas Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kaltim ini.
Dalam pelaksanaannya, jelas Tio, seluruh data kendaraan tersebut akan ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Polda Kaltim.
“Semua telah disepakati bahwa pihak perusahaan akan memberikan data kepada kami di Pansus. Ini dalam rangka upaya peningkatan pendapatan kita dari sektor tersebut ,” terangnya. (Andra/adv/DPRD KALTIM).