Samarinda– Adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) melahirkan potensi urbanisasi penduduk besar-besaran, sehingga badan otorita IKN diharapkan kunjungi wilayah-wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) guna minimalisir terjadinya konflik sosial.
“Tentu ini juga harus diperhatikan terkait dengan urbanisasi penduduk, karena jangan sampai timbul masalah setelah adanya IKN,” terang Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Itu disampaikan Sarkowi saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 yang turut dihadiri langsung oleh perwakilan Badan Otorita IKN di Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Senin (17/4/2023) lalu.
Sarkowi mengatakan, Tujuannya usulan tersebut agar Badan Otorita IKN dapat menyusun konsep program yang dapat dikoneksikan antara daerah penyangga denga IKN.
Sehingga, menurutnya langkah yang dilakukan tentu diperlukan menghimpun seluruh aspirasi dari seluruh pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam mendukung percepatan pembangunan IKN.
“Karena kalau konsep itu sudah terkoneksi dengan baik IKN-nya pasti lebih maju, kabupaten/kota pun demikian, makanya saya sarankan kepada pihak otorita untuk keliling ke daerah-daerah,” kata Sarkowi, (4/5/2023).
Selama ini, ungkap Sarkowi, justru hal yang diharapkan masih belum jelas antara ruang celah yang dapat ditopang oleh daerah penyangga dan proses pembangunan IKN.
Sarkowi mengaku, setelah mengutarakan harapan tersebut, dalam waktu dekat ini Deputi Badan Otorita IKN akan bersedia keliling ke daerah-daerah di Kaltim, termasuk akan melakukan kunjungan ke DPRD Kaltim.
“Ini tentu kabar positif, artinya ada upaya proaktif dari Badan Otorita IKN untuk menyerap aspirasi dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim ini,” ungkapnya.
Politikus Golkar ini berharap kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim juga untuk menyiapkan program strategis yang perlu didorong melalui badan Otorita IKN. Sehingga nantinya progam yang diusulkan itu mendapat perhatian penuh seiring dengan proses pembangunan di kawasan IKN.
“Semua kabupaten/kota itu pasti ada potensinya, kita harapkan pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan program strategis mereka ke badan Otorita,” tutupnya. (Andra/Adv/DPRD Kaltim).