Marangkayu Mantapkan Diri sebagai Penopang Ketahanan Pangan Kukar

Tenggarong — Kecamatan Marangkayu kembali menegaskan komitmennya sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan di Kutai Kartanegara (Kukar). Hal ini tercermin dari pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar baru-baru ini, di mana sebelas desa menyampaikan beragam usulan strategis untuk tahun anggaran 2026.

Dalam forum ini, isu utama yang diangkat adalah penguatan sektor pertanian, perkebunan, kesehatan, dan infrastruktur jalan. Camat Marangkayu, Ambo Dalle, menegaskan bahwa kecamatannya merupakan bagian dari lima kawasan sentra pangan di Kukar, dan kini turut didapuk dalam program nasional Brigade Pangan.

“Marangkayu dipercaya sebagai bagian dari Brigade Pangan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Ini sekaligus jadi momentum menggaet generasi muda agar ikut membangun sektor pertanian,” ujar Ambo, Senin (3/3/2025).

Program ini diharapkan tidak hanya mendorong peningkatan produksi pangan lokal, tetapi juga menciptakan petani-petani muda yang adaptif terhadap teknologi dan perubahan zaman.

Meski begitu, Ambo tak menampik adanya tantangan dalam pelaksanaan program akibat keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh refocusing belanja daerah. Akibatnya, pemerintah harus selektif dalam menyusun prioritas pembangunan yang paling berdampak.

“Kami sadar bahwa anggaran sangat terbatas. Jadi, prioritas kami arahkan pada program-program yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat luas,” jelasnya.

Sejumlah usulan penting dari desa mencakup:

• Peningkatan konektivitas antar desa lewat perbaikan jalan,

• Penguatan layanan kesehatan melalui pembangunan Posyandu,

• Pengadaan alat pertanian dan pelatihan bagi petani serta peternak,

• Pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

Akses jalan penghubung seperti dari Sebulu Modern ke Bloro dan dari Tanjung Harapan ke Lekaq Kidau juga diusulkan untuk ditingkatkan mengingat urgensinya bagi mobilitas warga, khususnya anak sekolah dan pasien rujukan medis.

Tak hanya fokus pada pembangunan fisik, pemberdayaan kelompok disabilitas turut mendapat perhatian. Pemerintah desa berharap adanya bantuan pelatihan dan peralatan usaha agar kelompok ini dapat lebih mandiri secara ekonomi.

Ambo memastikan bahwa seluruh aspirasi desa akan terus dikawal hingga tahap penganggaran dan pelaksanaan, baik melalui APBD tahun berjalan maupun masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

“Kami tak akan berhenti di forum ini saja. Semua usulan akan kami bawa hingga ke tingkat kabupaten agar bisa diwujudkan sesuai rencana,” tegasnya.

Dengan strategi yang matang dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Marangkayu yakin mampu memperkuat fungsinya sebagai lumbung pangan Kukar. Musrenbang bukan hanya forum seremonial, tetapi ruang nyata menyusun masa depan yang lebih produktif dan inklusif. (adv)