Samarinda– Bertambahnya jumlah penduduk dan masifnya pembangunan sekolah negeri maupun swasta di wilayah perkotaan, tidak diimbangi dengan pembangunan di wilayah terpencil.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pembangunan sekolah di daerah terluar dan terpencil tidak terakomodir, sehingga perlu mendapat perhatian dari pemerintah,” kata Salehuddin, Kamis (1/6/2023).
Seharusnya, menurut Salehuddin, pembangunan sekolah jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim juga perlu dilakukan penambahan di sejumlah kabupaten/kota.
Sebab, ketersediaan daya tampung SMA/SMK tidak sebanding dengan banyaknya peserta didik yang lulus jenjang SMP.
“Dukungan tentu diprioritaskan pada pembangunan sekolah yang ada di daerah-daerah terpencil dan terluar, karena pilihan alternatif sekolah yang terbatas,” tuturnya.
Menurutnya, kalau sekolah di sekitar pusat kota dan kabupaten, pilihan alternatif sekolah tentu sudah banyak, jumlah sekolah negeri dan swasta sudah memadai. Hanya saja di wilayah terpencil masih belum tercukupi.
Salehuddin mengungkapkan, dalam pelaksanaan program pembangunan sekolah, pemerintah provinsi perlu memberikan dukungan, Apalagi implementasi kurikulum merdeka juga memerlukan dukungan yang memadai.
“Besaran Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) juga yang perlu ditingkatkan untuk mendukung hal tersebut,” terangnya. (Andra/Adv/DPRD Kaltim).