Samarinda– Jumlah Rp 38 miliar Bantuan Keuangan (Bankeu) yang didapat Kutai Barat (Kubar) dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Veridiana Huraq Wang menambahkan, Apalagi Kabupaten Kubar juga masih banyak wilayah yang belum tersentuh dengan pembangunan, termasuk masih terdapat desa dengan status tertinggal akibat kualitas infrastruktur yang tidak memadai.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagian wilayah Kubar itu ada yang dekat dengan IKN (Ibu Kota Negara,red). Ini seharusnya juga menjadi perhatian Pemprov sehingga Bankeu yang diberikan kesana dapat ditingkatkan lagi, karena dengan nilai segitu tentu sangat kecil sekali,” ungkapnya.
Politikus PDI-Perjuangan ini menilai dalam penentuan penganggaran masih terdapat ego sektoral. Itu dibuktikan dengan tidak meratanya besaran nilai Bankeu yang digelontorkan.
“Saya terus terang saja, seharusnya dalam menentukan penganggaran itu bisa dibagi rata, sehingga pembangunan juga merata di semua kabupaten/kota,” ujarnya.
Untuk mendapatkan tambahan anggaran, Legislator Dapil Kubar-Mahulu ini menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubar agar dapat mengusulkan sejumlah program prioritas dalam permohonannya, sehingga menjadi dasar pertimbangan Pemprov dalam memberikan anggaran.
“Saya harapkan Pemkab Kubar agar dalam penyusunan permohonannya itu bisa dimasukan program-program prioritas, supaya bisa mendapatkan anggaran yang lebih besar,” tandasnya. (Andra/Adv DPRD Kaltim).