Kata Sutomo Jabir Perihal Konsultasi LKPJ Gubernur

Samarinda – Ketua Pansus pembahas LKPJ Gubernur Tahun 2022, Sutomo Jabir mengatakan, Panitia Khusus (Pansus) pembahas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2022 DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltim, Kamis (6/4/2023).

Sutomo Jabir menjelaskan kunjungan tersebut dalam rangka melakukan konsultasi dan menggali informasi ke BPK terkait evaluasi pemeriksaan keuangan atau anggaran.

Sebab, kata Jabir, setiap tahunnya BPK selalu menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Namun, berdasarkan keterangan yang disampaikan BPK ke Pansus diketahui bahwa untuk LHP Pemprov Kaltim Tahun 2022 belum selesai dan masih dalam proses penyusunan.

“Untuk LHP Pemprov Kaltim tahun 2022 sendiri belum selesai, karena baru diserahkan kembali hasil auditnya tanggal 20 maret yang lalu,” kata Sutomo Jabir saat dikonfirmasi, Senin (10/4/2023).

Untuk diketahui, batas masa kerja BPK dalam penyusunan LHP selama 60 hari, sementara Pansus LKPJ Gubernur DPRD Kaltim harus segera mengeluarkan rekomendasi karena masa kerjanya hanya 30 hari.

Untuk itu, Pansus LKPJ Gubernur meminta gambaran umum dari penilaian BPK terhadap kinerja Pemprov Kaltim selama tahun 2022.

Dari hasil kunjungan ters, kata Jabir, Pansus bersama pihak BPK telah membicarakan banyak hal terkait penilaian atas LKPD Gubernur Kaltim.

Selain itu, Pansus juga mendapatkan saran dan masukan dari BPK untuk selanjutnya nanti akan disampaikan ke pihak Pemprov melalui rekomendasi setelah LKPJ Gubernur dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh tim Pansus.

“alah satu yang harus diperbaiki oleh Pemprov yakni kepatuhan dalam menyelesaikan tindak lanjut LHP, karena menurut keterangan BPK capaian kinerja penyelesaian LHP Pemprov Kaltim masih rendah dibanding Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Kaltim,” ungkap Jabir.

Politikus PKB ini menyebut, terdapat satu hal yang paling disoroti dalam draft LKPJ Gubernur Kaltim Tahun 2022 yakni terkait masih tingginya angka kemiskinan di Kaltim.

Padahal, kata Jabir, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi angka kemiskinan masih sangat tinggi dan belum bisa kembali sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Data yang terupdate saat ini, angka kemiskinan Kaltim masih di angka 6,48 persen, sedangkan target sesuai RPJMD Kaltim yang telah direvisi itu 5,9 persen. Ini menjadi catatan penting, dan harus segera diperbaiki ke depannya,” tegasnya. (Andra/Adv/DPRD Kaltim)