Hadapi Pendemo, DPRD Perlu Buktikan Telah Merespon Aspirasi Masyarakat

Samarinda– Digelarnya beberapa aksi demonstrasi di depan gedung DPRD menarik perhatian Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Marthinus.

Ia menyampaikan, beberapa aksi yang telah dilakukan masyarakat perli mendapat respon proaktif dari pimpinan legislatif.

Marthinus menyebut, beberapa waktu lalu terdapat lima aksi demonstrasi yang dilakukan oleh elemen masyarakat di depan depan kantor DPRD Kaltim. Namun saat itu para pendemo tidak didatangi langsung oleh pimpinan DPRD Kaltim sebagaimana keinginan dari masa aksi.

“Beberapa waktu lalu itu ada lima aksi demonstrasi di depan kantor DPRD. Dari lima demonstrasi itu, ada tiga demo yang kami temui selalu Komisi I, tapi kan mereka (masa aksi) maunya ketua atau wakil ketua yang menemui mereka,” kata Legislator Dapil Kubar-Mahulu ini.

Mathius menilai, keinginan para pendemo untuk disambut oleh pimpinan DPRD tentunya hal yang positif saja, sebab para pendemo juga menginginkan agar aspirasi yang mereka sampaikan itu benar-benar direspons.

“Para pendemo itu tidak mau kalau hanya anggota yang menemui mereka, mereka menginginkan agar ketua atau wakil ketua yang menyambut mereka. Saya kira ini yang harus diantisipasi bahwa kegiatan demonstrasi ini perlu kita buktikan kepada masyarakat bahwa kita betul-betul respon terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh lima pendemo itu,” tegasnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga menyarankan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk dibuatkan konten video pada setiap aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kaltim.

Konten Video tersebut nantinya disebarkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk diberitahukan kepada masyarakat bahwa DPRD menerima setiap aspirasi masyarakat.

“Jadi kita bisa sampaikan kepada masyarakat melalui konten video yahh dibuat. Karena persepsi masyarakat selama ini, Kenapa DPRD tidak mau menerima para pendemo? Kita harapkan di masa sidang II nanti bisa betul-betul merespon aspirasi masyarakat, terutama saat ada demonstrasi. Terkadang mereka juga syaratnya harus ketua yang menemui langsung,” terangnya. (Andra/ADV/DPRD Kaltim).