Gali Potensi Pendapatan, Agiel Suwarno: Boleh Mungut Dari Aset Yang Sudah Disertifikasi

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diminta untuk melakukan sertifikasi aset berupa lahan. Ini penting dilakukan, agar legalitas aset serta mengundang pendapatan daerah.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno menyebut untuk mengelola aset daerah juga memerlukan pendataan yang jelas, berkaitan dengan pendapatan.

Dari sertifikasi yang telah dilakukan bakal mengundang pendapatan daerah, karena fasilitas yang ada apabila dibutuhkan oleh pihak lain maka melalui legalitas itu bisa meraup keuntungan.

“Banyak sertifikasi yang bisa dilakukan seperti jalan dan lahan, jadi kalau misalnya ada pihak ketiga yang butuh bisa dipungut untuk pendapatan daerah,” ucap Agiel Suwarno Sabtu (10/6/2023).

Memungut pendapatan daerah dari aset yang telah memiliki legalitas yang jelas merupakan hal yang lumrah, sehingga nantinya apabila telah disertifikasi Pemprov Kaltim dapat mengusulkan regulasi berupa pungutan pendapatan dari aset-aset yang dimaksud.

“Itu boleh memungut dari aset yang sudah disertifikasi, tinggal dibentuk regulasi seperti Perda (Peraturan Daerah) atau Pergub (Peraturan Gubernur),” kata Agiel Suwarno.

Kejelasan legalitas menurutnya sangat penting, hal itu juga mampu menghindari persoalan sengketa lahan antara Pemprov Kaltim dengan masyarakat.

“Jadi lebih jelas siapa yang berhak atas aset itu, makanya sertifikasi ini sangat penting,” ucap Agiel Suwarno.

Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, sampai saat ini belum mengantongi data berupa aset lahan yang belum disertifikasi maupun yang sudah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Namun pihaknya memastikan masih banyak aset lahan yang belum tersertifikasi.

“Ini berdasarkan hasil temuan Pansus (Panitia Khusus) LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Kaltim 2022,” kata Agiel Suwarno. (Andra/Adv/DPRD Kaltim)