Samarinda – Hingga kini Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) kepada Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang terbilang terlalu kecil.
Demikian diingatkan anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ely Hartati Rasyid.
Menurut Ely Hartati Rasyid, Bankeu yang diterima Kukar dari Pemprov Kaltim perlu dievaluasi kembali di tahun selanjutnya. Sebab yang diterima Kukar selama ini hanya senilai Rp 38,1 miliar saja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nilai Bankeu tersebut, kata dia tidak sebanding dengan nilai keuangan yang dikeluarkan oleh Kukar melalui sumbangsihnya lewat APBD Kaltim.
“Kita tahu bersama bahwa Kukar ini merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang terbesar di Kaltim. Tapi nilai Bankeu yang diterimanya tidak sebanding. Ini perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah ke depannya,” kata Ely Hartati Rasyid Senin (17/4/2023).
Pada tahun ini, kata dia Kukar mendapatkan Bankeu dari provinsi hanya Rp 40 miliar saja.
Menurutnya nilai tersebut sangat tidak cukup untuk merealisasikan berbagai item pembangunan mengingat luasan wilayah Kukar yang cukup besar.
“Ini perlu dilakukan suntikan dana tambahan lagi sekian miliar,” sebut Legislator Dapil Kukar ini.
Politikus PDI-Perjuangan ini mengusulkan agar Bankeu Kukar untuk tahun 2024 dapat dilakukan penambahan dengan nilai Rp 100 miliar.
Dengan nilai sebesar itu, item pembangunan infrastruktur di Kukar dapat menjangkau ke semua wilayah yang ada terutama di wilayah pinggiran.
Menurutnya, dengan peningkatan Bankeu tentunya akan berdampak positif terhadap kemajuan pembangunan, sehingga tidak lagi disebut tertinggal apalagi dengan adanya perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kaltim yang juga wilayah IKN itu mencakupi sebagian wilayah Kukar.
“Kukar itu wilayahnya sangat luas, jumlah penduduknya juga banyak, jadi perlu diperhatikan Bankeu mereka. Kalau Bankeu-nya besar tentu ada pengaruhnya juga ke Provinsi, seperti adanya kemajuan pembangunan yang lebih terlihat,” kata Ely Hartati Rasyid. (Andra/Adv/DPRD Kaltim)