Disetujui DPRD dan Pemprov, Raperda RTRW Kaltim Resmi Jadi Perda

Samarinda– Ketua Pansus pembahas Raperda, Baharuddin Demmu mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Kaltim untuk menyesuaikan isian dari Perda yang telah disetujui bersama Pemprov Kaltim itu.

Hal tersebut disampaikan Baharuddin dalam acara penandatanganan persetujuan bersama terhadap Raperda RTRW Kaltim tahun 2023-2042, pada Selasa (28/3/2023) lalu.

Dengan terlaksananya penandatanganan persetujuan bersama tersebut, maka dipastikan Raperda yang baru itu resmi menjadi Perda untuk selanjutnya dapat diterapkan pada proses pembangunan Kaltim ke depan.

“Semua kabupaten/kota harus mengikuti isian dari RTRW provinsi, terutama kabupaten/kota yang masih dalam tahap pembahasan RTRW,nya,” ucap Baharuddin Demmu belum lama ini.

Pihaknya tidak mempersoalkan jika ada kabupaten/kota yang telah mendahului provinsi terkait persetujuan RTRW-nya. Namun idealnya, kata Baharuddin Demmu, pemerintah kabupaten/kota semestinya menunggu acuan Perda RTRW provinsi dulu sebelum dilakukan pengesahan.

Sebab, kata dia, RTRW provinsi akan menjadi acuan pada RTRW di semua kabupaten/kota yang ada di Kaltim.

“Tidak dilarang kalau ada kabupaten/kota yang mengesankan RTRW-nya mendahului provinsi. Yang dilarang itu jika ketetapan RTRW kabupaten/kota justru bertentangan dengan RTRW provinsi, itu tidak boleh, jadi kabupaten/kota harus menyesuaikan dengan RTRW provinsi,” jelas Baharuddin Demmu.

Politikus PAN ini menegaskan, Jika terdapat RTRW kabupaten/kota yang bertentangan dengan RTRW provinsi, maka harus segera diperbaiki atau disesuaikan. Tujuannya, untuk menghindari ketidaksesuaian penggunaan wilayah antara RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota.

“Ya kalau ada yang bertentangan, maka tentu itu tidak berlaku. Karena kalau tidak sesuai, maka RTRW-nya tidak disetujui oleh pusat,” tegasnya.

“Kita tidak melarang kabupaten/kota mendahului provinsi dalam pengesahannya, seperti Kota Samarinda yang mendahului pengesahan RTRW Kaltim. Hanya saja jika ada yang bertentangan dengan RTRW provinsi ya itu harus dicabut,” sambungnya. (Andra/Adv/DPRD Kaltim).