Perda Tak Efektif hingga Rumah Walet, Kukar Evaluasi Sumber PAD

Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai serius mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan dan migas yang sewaktu-waktu bisa tergerus.

Langkah ini ditegaskan Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, dalam Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Martadipura, Kompleks Perkantoran Bupati Kukar, Jumat (14/3/2025).

Dalam forum tersebut, Sunggono menggarisbawahi pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Salah satu yang disorot adalah perlunya evaluasi regulasi yang tak efektif, seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang rumah walet, yang dianggap belum maksimal memberikan kontribusi terhadap PAD.

“Kita ingin melalui forum ini tumbuh kesadaran dan kepedulian yang sama agar meningkatkan PAD. Ketergantungan pada DBH migas harus kita kurangi karena suatu saat sumber daya ini akan habis,” ujarnya.

Menurutnya, selain memperbaiki regulasi, optimalisasi aset daerah serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara lebih agresif perlu menjadi strategi utama dalam memperkuat fiskal daerah.

Forum ini turut dihadiri perwakilan Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, BPKAD Kukar, akademisi, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Tujuannya tak hanya untuk merancang strategi peningkatan PAD, tetapi juga untuk menyelaraskan program lintas sektor agar tidak tumpang tindih, serta memperkuat efisiensi dan transparansi dalam perencanaan anggaran.

Sunggono meminta agar seluruh OPD melakukan percepatan implementasi program dengan pembagian tugas yang jelas dan terukur. Ia menekankan bahwa perencanaan pembangunan ke depan harus berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.

“Kita tidak bisa lagi mengandalkan asumsi. Semua harus berbasis data. Dengan begitu, kebijakan kita menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak nyata,” katanya.

Dari forum tersebut, diharapkan lahir dokumen kesepakatan berisi rekomendasi dan rencana aksi konkret yang bisa dijadikan pedoman dalam mendorong peningkatan PAD Kukar secara berkelanjutan.

Dengan strategi fiskal yang adaptif dan semangat kolaborasi lintas sektor, Pemkab Kukar berharap bisa keluar dari ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, dan membangun struktur pendapatan daerah yang lebih mandiri dan tahan terhadap fluktuasi ekonomi. (adv)

Editor : Redaksi