Optimisasi Penganggaran: Pemkab Kukar dan Kemenkeu Gelar Pertemuan untuk Koordinasi

Jakarta – Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi penganggaran, Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar), Dr. H. Sunggono, MM, bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar, Bahari Jokosusilo, menggelar koordinasi dan konsolidasi Rencana Pengembangan Sistem Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Pertemuan tersebut berlangsung di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan,

“Alhamdulillah, menurut mereka (Kemenkeu, red) yang menjadi narasumber beranggapan dan mengapresiasi bahwa langkah yang diambil oleh Pemkab Kukar, termasuk menetapkan anggaran yang tidak selalu pesimis juga tidak terlalu optimis itu dianggap sesuatu yang sudah tepat,” ujar Dr. H. Sunggono. Dia menambahkan bahwa Kukar sudah mengupayakan penganggaran yang berbasis kualitas, bukan hanya kuantitas, dan ini mendapat apresiasi dari Kemenkeu.

Pada kesempatan yang sama, Bahari Jokosusilo menjelaskan bahwa pendapatan daerah Kukar, khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023. “Kami mengundang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kemenkeu khususnya dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), bertujuan untuk lebih memastikan angka-angka yang sudah didapat dan tidak merekayasa tetapi hasil koordinasi yang intens dengan kementerian tersebut,” jelasnya.

Bahari menyebutkan, sebelum APBD Kukar disahkan untuk perubahan tahun 2023, akan dipastikan lagi apakah angka-angka yang dipasang sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Dia juga mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM menargetkan 17 triliun untuk royalti Kukar dan dari jumlah tersebut, Kukar mendapatkan sekitar 32% atau sekitar 6 triliun, meningkat dari angka sebelumnya 3,47 triliun.

“Kemudian nanti berapa yang akan disalurkan ke kas daerah itu sudah ada kisi-kisinya, bahwa angka-angka yang dipasang di APBD-P insya Allah semuanya akan aman tersalurkan,” tutup Bahari Jokosusilo, menegaskan komitmen Bapenda Kukar dalam mengkoordinasikan dan menjamin keamanan angka-angka pendapatan di APBD-P untuk kepentingan masyarakat sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati dalam program Kukar Idaman 2021-2026.