Samarinda – Sekitar 60 persen dari kasus stunting yang terjadi di Kalimantan Timur saat ini beririsan dengan keluarga miskin ekstrem.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IV DPRD DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis menanggapi Program Padat Karya yang tak kunjung tereaslisasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut dia, program tersebut sangat bagus untuk direalisasikan, terutama untuk mengatasi persoalan pengangguran di Kaltim.
“Tentu dengan berkurangnya lapangan pekerjaan, akan bisa menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan memicu kasus stunting diberbagai daerah,” kata Ananda, Senin (27/3/2023).
Dia menegaskan, sebaiknya pemerintah perlu banyak membuat program padat karya yang memang menyasar kepada seluruh masyarakat kurang mampu di setiap kabupaten/kota.
Ananda menyebut, berdasarkan data yang diperoleh, sekitar 60 persen dari kasus stunting yang terjadi saat ini beririsan dengan keluarga miskin ekstrem.
Bahkan, kasusnya turut dipengaruhi oleh faktor kurangnya ketersediaan kebutuhan dasar, seperti air bersih, fasilitas sanitasi dan masalah lainnya.
“Untuk kasus kemiskinan ekstrem ini harus ditangani secara serius, sehingga angka stunting di Kaltim ini bisa menurun,” tegas Ananda .
Politikus PDI-Perjuangan ini berpendapat, hal yang juga perlu diketahui indikator kemiskinan itu apa saja, misalnya seperti tidak bekerja dan faktor ekonomi yang tidak stabil.
Untuk itu, ia berharap agar pemerintah harus bersinergi dan membuat banyak program padat karya yang bisa membuka lapangan kerja di Kaltim. Terutama, berbagai kegiatan pembangunan yang banyak menggunakan tenaga manusia dibandingkan dengan tenaga mesin.
Dikemukakannya, jika usulan program padat karya didukung semua pihak dan dapat direalisasikan dengan baik, karena kedua kasus kemiskinan dan stunting saling berhubungan.
Ananda mencontohkan, ada satu keluarga miskin yang telah memiliki anak, bagaimana kecukupan gizi anak-anaknya sementara untuk makan sehari-hari saja mengalami kesulitan.
“Menurut saya, untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan kasus stunting di Kaltim ini harus dilakukan bersama,” terangnya. (Andra/Adv/DPRD Kaltim).