Warga yang Tak Tinggal Tapi Ber-KTP DKI Jakarta Akan Ganti KTP Sesuai Domisili

- Jurnalis

Kamis, 23 Februari 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Zudan Arif Fakrullah (tiga dari kiri) selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Heru Budi Hartono (empat dari kiri) selaku Penjabat Gubernur DKI Jakarta ketika bertemu di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/2). (Dok. Kompas.com)

Zudan Arif Fakrullah (tiga dari kiri) selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Heru Budi Hartono (empat dari kiri) selaku Penjabat Gubernur DKI Jakarta ketika bertemu di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/2). (Dok. Kompas.com)

KanalAnalisis.com, Jakarta – Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengatakan banyak warga yang mempunyai KTP DKI Jakarta yang hidup di luar Ibu Kota. Zudan Arif Fakrulloh selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri mengungkapkan dengan detail, warga yang mempunyai KTP DKI banyak yang bermukim di daerah aglomerasi Jabodetabek.

“Punya rumah di Bekasi, Tangerang, Tangsel, Depok, Bogor, tetapi KTP-nya masih di DKI,” tutur Zudan setelah rapat dengan Heru Budi Hartono selaku Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/2/2023). Dilansir dari Kompas.com.

Zudan mengungkapkan Kemendagri dan Heru Budi telah setuju mendorong warga golongan tersebut untuk mengubah KTP menyesuaikan dengan domisili masing-masing.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nah, ini saya bersama Bapak Gubernur ingin mendorong penduduk-penduduk yang memang sudah punya rumah di luar DKI, ayo segera pindah (KTP) ke Bogor, Tangerang, Depok,” kata Zudan.

“Karena, riil sudah tidak tinggal di DKI Jakarta,” imbuhnya.

Zudan juga mengatakan selain masalah itu, Kemendagri juga membicarakan hal lain dengan Heru Budi. Zudan berpendapat bahwa data penduduk Ibu Kota akan diurus lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan jajarannya.

Hal tersebut dilaksanakan guna pembagian bantuan sosial oleh Pemprov DKI lebih tepat sesuai target.

“Misalnya yang akan menerima bantuan sosial dari DKI, tetapi punya tanah, mobil, kemudian punya saham. Itu nanti akan kami keluarkan dari penerima bantuan, ini namanya proses pemadatan data,” kata Zudan.

Di tempat yang sama, Heru menegaskan akan menghilangkan data warga yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bantuan.

“Kalau dia ada masuk di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ternyata dia punya rumah, punya mobil, ya data itu kami delete. Tentunya setelah sinkronisasi dari Pak Dirjen (Zudan),” kata Heru.

Berita Terkait

Ramadan Jadi Momentum Uji Kesiapsiagaan, Redkar Kukar Ditempa di Tengah Malam
GEMA: Tradisi Tilawah ASN Tenggarong, Bangun Integritas Melalui Spiritualitas
Pemekaran Wilayah Tenggarong Seberang Dinilai Strategis untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat
Strategi Jangka Panjang Pemkab Kukar Hadapi Tantangan Air Bersih
Alasan Bupati Kukar Enggan Ekspor Mentah Pasir Silika
Tahun Ini Kukar Siap Sambut Operasional Empat RSUD Baru
Pemkab Kukar Kolaborasi BPJS Kesehatan, Warga Kian Mudah Berobat
Kolaborasi dengan PKN STAN, Pemkab Kukar Siapkan SDM Unggul

Berita Terkait

Kamis, 20 Maret 2025

Sangasanga Hadirkan Wisata Sejarah Digital Lewat Inovasi SiMATA Pejuang

Senin, 17 Maret 2025

Cegah Banjir, Sangasanga Prioritaskan Revitalisasi Drainase

Sabtu, 15 Maret 2025

Taman Patung Soekarno Disulap Jadi Destinasi Ekowisata dan UMKM Andalan Sangasanga

Kamis, 13 Maret 2025

Inovasi Hijau: Tenggarong Seberang Dorong BUMDes Kelola Sampah Lewat Teknologi Incinerator

Senin, 10 Maret 2025

Di Tengah Tekanan Anggaran, Dispora Kukar Tetap Prioritaskan Stadion Aji Imbut dan Akses Olahraga Merata

Senin, 10 Maret 2025

Pabrik Rumput Laut Muara Badak Siap Produksi, Ekonomi Pesisir Kukar Didorong Naik Kelas

Senin, 10 Maret 2025

Wajah Baru Perdagangan Kukar: Pasar Tangga Arung Segera Rampung

Senin, 10 Maret 2025

SK Belum Terbit, PPPK 2024 Kukar Diminta Bersabar Soal Hak Keuangan

Berita Terbaru