Soal Pengelolaan Semua Perusda Kaltim, Komisi II DPRD Kaltim: Untuk Kepentingan Masyarakat

Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diminta untuk terus memperhatikan perkembangan pengelolaan Perusahaan Daerah (Perusda) di wilayah itu.

Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono. Dia menilai, hingga saat ini masih ada Perusda di Kalimantan Timur yang belum memberikan dampak penghasilan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Agar hal tersebut tidak terus-menerus terjadi, Politikus Partai Golkar inipun mendorong Pemprov Kaltim untuk segera mengambil langkah tegas. Sehingga semua Perusda yang ada betul memberikan penghasilan yang signifikan terhadap daerah ini.

“Bahkan sampai saat ini masih ada Perusda yang tidak memiliki kantor. Jadi kami minta Pemprov Kaltim dapat konsen di bidang itu. Kita juga mengusulkan agar pemprov dapat melakukan revitalisasi atas Perusda yang sedang lowong posisi pimpinan dan tidak ada program kegiatan yang mampu memberikan pendapatan daerah,” kata Nidya Listiyono Rabu (15/3/2023).

Usulan tersebut, kata dia, tidak ada kepentingan lain selain untuk mengawal kepentingan daerah.

Seharusnya, dia bilang, semua Perusda yang ada dapat menghasilkan keuntungan yang lebih untuk kemajuan daerah.

Menurut Nidya Listiyono, beberapa kasus yang pernah terjadi mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat Perusda perlu menjadi pelajaran penting bagi pemprov sehingga semakin selektif dalam memilih pejabat yang akan diamanahkan sebagai unsur pimpinan Perusda.

“Pemprov perlu berhati-hati dalam menyeleksi pejabat Perusda, kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu lalu ada mantan pimpinan salah satu Perusda yang tersandung kasus korupsi, ini harus jadi perhatian bagi Pemprov karena jangan sampai ini terulang lagi,” kata Nidya Listiyono.

Dia berharap agar semua badan usaha yang berada di bawah naungan Pemprov Kaltim bisa memberikan manfaat yang besar, terutama untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Timur. (Andra/Adv/DPRD Kaltim).