Menuju Pensiun Besar-besaran, Kaltim Perlu Tutupi Potensi Kekurangan Tenaga Pendidik

Samarinda – Dalam jangka waktu dari 2023 sampai 2025 mendatang akan memasuki masa pensiun pada posisi tenaga pendidik yang besar-besaran.

Pemerintah Kalimantan Timur dinilai perlu tutupi potensi adanya kekurangan tenaga pendidik di Provinsi Kaltim.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin menyampaikan usulan agar dibuatkan semacam mapping untuk pemetaan kebuuhan guru.

Ia juga menyoroti terkait nasib ribuan guru yang lolos dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) namun hingga kini belum ada penempatan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera mengajukan kembali kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) agar ribuan guru dapat lolos dengan pertimbangan.

Menurut Politikus Partai Golkar ini, upaya pengajuan kembali itu menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan agar status tanpa penempatan itu dapat berubah sesuai dengan harapan.

“Di Kaltim saya nilai hampir 30 sampai 40 persen guru dan tenaga pendidikan akan mengalami pensiun. Kalau ini terus berlanjut maka tentu banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru,” sebutnya.

Saleh menyebut, dari data yang berhasil dihimpun sebanyak 567 guru Sekolah Menengah Atas (SMA) yang telah lolos dalam seleksi PPPK namun berstatus tanpa penempatan. Namun dari besaran angka itu masih belum termasuk guru-guru yang ikut melalui jalur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ironisnya kata Saleh, para guru yang lolos dengan status tanpa penempatan masih bertaruh mengadu nasib, bahkan sebagian dari mereka ada yang masih mengajar namun dengan status honorer.

“Sebenarnya sudah lolos di passing grade, jadi kalau bicara soal nilai dan beberapa kelengkapan yang lain, mereka sudah lolos sebenarnya dan berhak menyandang status PPPK,” tegasnya. (Andra/Adv/DPRD Kaltim).