Kinerja BPN Balikpapan Buruk, Muhammad Adam Sinte: Harus Dievaluasi

- Jurnalis

Minggu, 18 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kalimantan Timur Muhammad Adam Sinte. [Ist]

Anggota DPRD Kalimantan Timur Muhammad Adam Sinte. [Ist]

Samarinda – Berbagai keluhan masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) perihal pembuatan sertifikat tanah yang dinilai lambat.

Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Adam Sinte menilai, lambatnya pembuatan sertifikat tanah ini hingga bertahun-tahun.

“Kinerja BPN (Badan Pertanahan Nasional) Balikpapan menurut saya buruk. Harus dievaluasi. Nanti juga saya akan sampaikan kepada Komisi I agar dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Kanwil BPN Wilayah Kaltim supaya dilakukan pembenahan,” ujar Muhammad Adam Sinte Minggu (18/6/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Legislator dapil Kota Balikpapan ini, BPN tugas yang memiliki tugas utama yang mengurus sertifikat berhari-hari dan bertahun-tahun harusnya sudah memiliki pola baku sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat mengurus sertifikat tanah ini.

Bahkan, informasi yang dirinya terima dari masyarakat. Dalam pengurusan sertifikat ini ada yang cepat dan ada yang lambat.

“Jadi bahasanya yang mengurus dengan cepat mereka-mereka yang mungkin punya uang banyak. Itu juga ada yang menyampaikan seperti itu, sehingga masyarakat menyampaikan ke saya susah bagi kami yang tidak punya uang, karena tidak menjadi perhatian. Ini harus tersampaikan oleh BPN Balikpapan,” kata Muhammad Adam Sinte.

Tak hanya itu, ungkap dia, pada pengurusan IMB, yang saat diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal tersebut juga dianggap terdapat beberapa item yang dinilai memberatkan masyarakat dan harus disederhanakan.

Seperti penunjukan pembuatan gambar bangunan itu wajib menggunakan jasa konsultan. Seperti kita ketahui jasa konsultan itu bagi yang mampu tidak mahal. Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar berpenghasilan UMK pasti berat.

“Saya ingin dinas terkait memberikan solusi paling tidak menunjuk beberapa konsultan bangunan yang bisa memberikan harga diskon. Paling tidak bisa dilihat kemampuan orang tersebut. Yang tidak mampu membayar diberikan keringanan membayar 10 persen itu salah satu solusi,” kata Muhammad Adam Sinte. (Andra/Adv/DPRD Kaltim)

Berita Terkait

Safari Subuh ke-298, Bupati Kukar Dorong Pembangunan Berbasis Program “Kukar Idaman Terbaik”
DPMD Kukar Pastikan Penyaluran Bankeu Desa Lebih Transparan dan Tepat Sasaran
Pemkab Kukar Matangkan Persiapan Program Makanan Bergizi Gratis
Teruna Dara Kukar 2025 Resmi Dibuka, Dispar Dorong Generasi Muda Jadi Duta Wisata dan UMKM
Camat Kota Bangun Darat Minta Aksi Cepat Atasi Krisis Air Bersih
Pemkab Kukar Maksimalkan SiLPA dan Dorong PAD untuk Perkuat Kemandirian Fiskal 2025
Samboja Resmi Masuk Delineasi IKN, Camat Minta Koordinasi Pemerintah Diperkuat
Desa Sukamaju Genjot Pembangunan Embung dan Penataan Goa Batu Gelap untuk Majukan Ekonomi Warga

Berita Terkait

Senin, 21 Juli 2025

Safari Subuh ke-298, Bupati Kukar Dorong Pembangunan Berbasis Program “Kukar Idaman Terbaik”

Minggu, 20 Juli 2025

DPMD Kukar Pastikan Penyaluran Bankeu Desa Lebih Transparan dan Tepat Sasaran

Jumat, 18 Juli 2025

Pemkab Kukar Matangkan Persiapan Program Makanan Bergizi Gratis

Jumat, 18 Juli 2025

Teruna Dara Kukar 2025 Resmi Dibuka, Dispar Dorong Generasi Muda Jadi Duta Wisata dan UMKM

Jumat, 18 Juli 2025

Camat Kota Bangun Darat Minta Aksi Cepat Atasi Krisis Air Bersih

Kamis, 17 Juli 2025

Samboja Resmi Masuk Delineasi IKN, Camat Minta Koordinasi Pemerintah Diperkuat

Kamis, 17 Juli 2025

Desa Sukamaju Genjot Pembangunan Embung dan Penataan Goa Batu Gelap untuk Majukan Ekonomi Warga

Rabu, 16 Juli 2025

Pemkab Kukar Mantapkan Langkah Pembangunan, Aulia: “Kerja Keras Kami untuk Semua Warga”

Berita Terbaru