Kinerja BPN Balikpapan Buruk, Muhammad Adam Sinte: Harus Dievaluasi

- Jurnalis

Minggu, 18 Juni 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kalimantan Timur Muhammad Adam Sinte. [Ist]

Anggota DPRD Kalimantan Timur Muhammad Adam Sinte. [Ist]

Samarinda – Berbagai keluhan masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) perihal pembuatan sertifikat tanah yang dinilai lambat.

Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Adam Sinte menilai, lambatnya pembuatan sertifikat tanah ini hingga bertahun-tahun.

“Kinerja BPN (Badan Pertanahan Nasional) Balikpapan menurut saya buruk. Harus dievaluasi. Nanti juga saya akan sampaikan kepada Komisi I agar dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Kanwil BPN Wilayah Kaltim supaya dilakukan pembenahan,” ujar Muhammad Adam Sinte Minggu (18/6/2023).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Legislator dapil Kota Balikpapan ini, BPN tugas yang memiliki tugas utama yang mengurus sertifikat berhari-hari dan bertahun-tahun harusnya sudah memiliki pola baku sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat mengurus sertifikat tanah ini.

Bahkan, informasi yang dirinya terima dari masyarakat. Dalam pengurusan sertifikat ini ada yang cepat dan ada yang lambat.

“Jadi bahasanya yang mengurus dengan cepat mereka-mereka yang mungkin punya uang banyak. Itu juga ada yang menyampaikan seperti itu, sehingga masyarakat menyampaikan ke saya susah bagi kami yang tidak punya uang, karena tidak menjadi perhatian. Ini harus tersampaikan oleh BPN Balikpapan,” kata Muhammad Adam Sinte.

Tak hanya itu, ungkap dia, pada pengurusan IMB, yang saat diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal tersebut juga dianggap terdapat beberapa item yang dinilai memberatkan masyarakat dan harus disederhanakan.

Seperti penunjukan pembuatan gambar bangunan itu wajib menggunakan jasa konsultan. Seperti kita ketahui jasa konsultan itu bagi yang mampu tidak mahal. Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar berpenghasilan UMK pasti berat.

“Saya ingin dinas terkait memberikan solusi paling tidak menunjuk beberapa konsultan bangunan yang bisa memberikan harga diskon. Paling tidak bisa dilihat kemampuan orang tersebut. Yang tidak mampu membayar diberikan keringanan membayar 10 persen itu salah satu solusi,” kata Muhammad Adam Sinte. (Andra/Adv/DPRD Kaltim)

Berita Terkait

Pegadaian Area Samarinda Gelar Festival Ramadhan
Dedikasi Edi Damansyah Membangun Ketahanan Pangan: Kisah Transformasi Pertanian Kutai Kartanegara
Transformasi Pertanian Kutai Kartanegara: Peran Penting Bupati Edi Damansyah
Pegadaian Borong Penghargaan di Ajang PR Indonesia Awards 2024
Pegadaian Samarinda Bagikan Ratusan Makanan untuk Masyarakat
Kaleidoskop Bulan Oktober 2023  Kukar
Puji Setyowati Dorong Finalisasi Perda Gender
Puji Setyowati Dorong Guru di Kaltim Tingkatkan Kemampuan Teknologi untuk Pendidikan Masa Depan

Berita Terkait

Minggu, 3 November 2024

Ketua Tim Pemenangan Edi-Rendi; Pilkada Kukar 2024 Sejuk, Apresiasi KPU dan Bawaslu

Kamis, 10 Oktober 2024

Terkonfirmasi, Junaidi Dapat Tugas Dan Amanat Jadi Ketua DPRD Kukar 2024-2029

Jumat, 4 Oktober 2024

Edi Damansyah Siapkan Program Umrah, Pendidikan Gratis, dan Berobat Cukup Bawa KTP

Minggu, 10 September 2023

Tumpah Ruah Ribuan Warga Samarinda Seberang Ikuti Jalan Sehat Bersama Energi Baru Samarinda

Rabu, 6 September 2023

Pegadaian Resmi Jadi Sponsor Utama “Pegadaian Liga 2 Musim 2023/2024”

Selasa, 8 Agustus 2023

Ingat Ya, Jangan Asal Transfer! Pegadaian Himbau Masyarakat Untuk Hati-Hati Akan Hal Ini

Minggu, 21 Mei 2023

Ini Sosperda Dilaksanakan Baharuddin Demmu Dihadiri Ratusan Warga

Kamis, 4 Mei 2023

Peduli Pembangunan Kaltim, Mubes IV Paguyuban Dayak Kenyah Turut Dihadiri Wakil Ketua DPRD Kaltim

Berita Terbaru